Bahlil Beberkan Kriteria UMKM Penerima Izin Tambang

Bahlil menuturkan, awalnya dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang terbaru, terdapat pasal yang memberikan ruang bagi UMKM, Koperasi dan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan (ormas) untuk mendapatkan prioritas izin pengelolaan tambang. 

 

Namun Bahlil menegaskan bahwa pemberian izin prioritas pengelolaan tambang ini harus tetap dilakukan secara hati-hati dan tidak asal-asalan.

 

"Hati-hati itu membutuhkan banyak kriteria, salah satu diantaranya adalah UMKM yang dianggap capable untuk mengelola tambang, syarat-sarat lainnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen)," terangnya di kawasan BP Tangguh Train 3, Papua, Rabu (11/6/2025). 

 

 

Dijelaskan Bahlil, hal ini dilakukan alam rangka menerjemahkan asas keadilan agar pengelola sumber daya alam ini tidak hanya dikuasai oleh satu kelompok masyarakat tertentu. Apalagi menurutnya, UMKM merupakan bagian daripada benteng pertahanan ekonomi nasional. 

 

"Saya tidak mau UMKM ini diidentikan dengan jual bakso, jual kerupuk, jual warung. Saya pingin untuk UMKM ini, UMKM yang tangguh yang naik kelas. Kelak mereka menjadi konglomerat daerah itu kira-kira," tukasnya. 

 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, meminta kepada Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman untuk segera mendata Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang sesuai kriteria untuk mengelola pertambangan. 

 

"PP tambang sebentar lagi selesai. Kalau Menteri ESDM itu, Ngomong konsep ya, tapi juga harus eksekusi. Jangan cuma omon-omon, gak ada eksekusi berat nanti," jelasnya, dikutip Rabu (11/6/2025).

 

Namun demikian, Bahlil meminta Maman untuk mencari UMK yang memang bagus dan layak untuk bisa diberikan prioritas izin tambang di daerah. 

 

"Nah silahkan cari, UMKM yang bagus, yang layak untuk kita kasih prioritas tambang untuk daerah-daerah ini. Jadi kalau tambang jangan kena kredit, gak boleh. Kalau bagian kredit itu nanti di bagian Koperasi. Kita harus bedakan, yang kecil, silahkan kredit, yang mulai urus tambang, gak boleh kredit," urainya. 

 

Bahlil menegaskan, kriteria tersebut untuk mencegah adanya penggadaian izin usaha pertambangan (IUP). 

 

"Kita hanya kasih kepada pengusaha yang sudah profesional. Jadi jangan sampai gadaikan lagi IUP Tambang. Ini adalah bentuk keadilan, untuk bagaimana kita wujudkan, retribusi aset kita," tukasnya.