Pupuk Indonesia Gelontorkan Rp116 Triliun Untuk Bangun Pabrik di Fakfak

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengungkapkan bahwa perusahaan akan mengalokasikan investasi sebesar Rp116 triliun untuk meningkatkan kapasitas produksi pupuk. 

 

“Sebagian dari dana investasi itu akan kami gunakan untuk membuka kawasan industri pupuk baru di Fakfak. Insya Allah, ini akan menambah kapasitas produksi kami,” ujar Rahmad dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

 

Menurut Rahmad, ketersediaan pupuk yang cukup sangat krusial untuk mencapai swasembada pangan. Ia menegaskan bahwa pencapaian swasembada pangan suatu negara sangat erat kaitannya dengan industri pupuk yang kuat.

 

Indonesia sendiri pernah mencapai swasembada beras pada tahun 1984, yang didukung oleh kebijakan penguatan industri pupuk sejak tahun 1959.

 

 

Sejarah mencatat, pembangunan industri pupuk di Indonesia dimulai dengan berdirinya PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) pada 1959 dan diikuti oleh PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Aceh pada 1982. Namun, sejak saat itu, belum ada pembangunan kawasan industri pupuk baru yang signifikan. 

 

“Sejak 1982 sampai sekarang belum ada kawasan baru, padahal di tahun 2045, penduduk Indonesia akan mencapai 324 juta jiwa. Kebutuhan beras nasional akan meningkat hingga 37 juta ton, naik 6 juta ton dari saat ini,” jelas Rahmad.

 

Pupuk berperan besar dalam meningkatkan produktivitas pertanian, bahkan kontribusinya mencapai 62% terhadap hasil pertanian. Tanpa pupuk yang cukup dan terjangkau, mustahil bagi Indonesia untuk mempertahankan ketahanan pangan. 

 

“Jadi ini super signifikan. Salah satu kunci utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian adalah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk,” tegasnya.

 

Selain meningkatkan kapasitas produksi, Pupuk Indonesia juga berfokus pada keterjangkauan pupuk bagi petani. Salah satu upayanya adalah dengan memastikan distribusi pupuk subsidi yang efisien dan akuntabel. Untuk mencapai hal ini, perusahaan telah menerapkan digitalisasi kios pupuk melalui sistem i-Pubers.

 

Melalui digitalisasi ini, petani kini bisa menebus pupuk subsidi hanya dengan menggunakan KTP. Selain itu, perusahaan juga mengawasi distribusi pupuk secara real-time melalui command center untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. 

 

“Kami sudah mengimplementasikan digitalisasi di lebih dari 27 ribu kios. Dengan sistem ini, setiap ‘butir’ pupuk yang dimuat di kapal bisa kami lacak. Data pergerakan pupuk dapat terlihat secara visual, mulai dari kapal, gudang, hingga kios, lengkap dengan sistem GPS dan CCTV,” terang Rahmad.

 

Digitalisasi ini diharapkan bisa mengurangi penyimpangan dalam distribusi pupuk subsidi, sehingga pupuk benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak. Dengan sistem ini, transparansi dan efisiensi distribusi pupuk akan semakin meningkat.