Polemik THR Ojol: Ancaman bagi Industri Ride-Hailing?

AKURAT.CO Rencana pemerintah mewajibkan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi mitra platform digital menuai pro dan kontra.

Kebijakan ini dinilai populis, tetapi berpotensi merugikan keberlanjutan industri ride-hailing dan ekosistem ekonomi digital di Indonesia.

Menurut data ITB (2023), model kerja fleksibel di sektor platform digital telah berkontribusi sebesar 2% terhadap PDB Indonesia pada tahun 2022.

Namun, kebijakan baru terkait THR bisa membebani perusahaan dan mengancam program kesejahteraan yang selama ini diberikan kepada mitra, seperti bantuan modal usaha, beasiswa pendidikan, serta perawatan kendaraan dengan harga khusus.

Baca Juga: THR Pengemudi Online Jadi Tantangan Regulasi dan Masa Depan Ketenagakerjaan

Dampak Kebijakan terhadap Mitra dan Industri

Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Trisakti, Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, menegaskan bahwa hubungan antara pengemudi dan platform digital bersifat kemitraan, bukan hubungan kerja.

"Regulasi yang mengarah pada pengubahan status ini bukan hanya berdampak pada industri ride-hailing, tetapi juga pada ekosistem investasi dan keberlanjutan ekonomi digital di Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019, perusahaan aplikasi tidak berkewajiban memberikan THR sebagaimana perusahaan konvensional.

Jika kebijakan ini diterapkan, beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi antara lain:

1. Pemutusan Kemitraan Massal – Perusahaan ride-hailing dapat mengurangi jumlah mitra untuk menekan biaya operasional.

2. Peningkatan Tarif Layanan – Beban finansial yang meningkat akan dialihkan ke pelanggan dalam bentuk kenaikan tarif.

3. Penurunan Insentif dan Bonus – Platform bisa menghapus skema insentif harian demi menutupi biaya tambahan.

4. Dampak pada Investasi dan Lapangan Kerja – Investor dapat menarik modalnya, yang berpotensi memperlambat inovasi dan ekspansi industri ride-hailing.

Baca Juga: KPK Pastikan Dalami Pemberian THR Kementan ke Komisi IV DPR RI

Pelajaran dari Negara Lain

Beberapa negara telah mengalami dampak regulasi ketat terhadap industri ride-hailing:

• Spanyol: Deliveroo meninggalkan pasar setelah regulasi ketat diterapkan, menyebabkan ribuan mitra kehilangan pekerjaan.

• Inggris: Uber mengalami penurunan jumlah pengemudi setelah status mitra diubah menjadi pekerja tetap.

• Singapura: Aturan kesejahteraan pekerja platform menyebabkan berkurangnya daya tarik kerja fleksibel.

Di Indonesia, dampak serupa bisa terjadi jika kebijakan ini tidak dikaji lebih mendalam.

"Jika THR diberikan kepada semua mitra, baik penuh waktu maupun paruh waktu, maka hal ini dapat menimbulkan potensi perubahan status hukum mereka menjadi karyawan," ujar Prof. Uwiyono.

Alih-alih memaksakan skema THR, solusi yang lebih tepat adalah mengembangkan skema perlindungan sosial berbasis kontribusi, seperti dana pensiun sukarela atau asuransi kesehatan untuk mitra.