Daripada Efisiensi Anggaran Untuk MBG, Celios Usulkan Skema Ini, Bisa Hemat Rp256 Triliunan
Hefriday | 20 Februari 2025, 18:29 WIB
AKURAT.CO Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur pemangkasan anggaran sebesar Rp306,7 triliun menimbulkan pro dan kontra.
Laporan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengingatkan bahwa jika pemangkasan ini hanya difokuskan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG), justru bisa memicu krisis fiskal baru.
"Realokasi dari efisiensi anggaran tidak dapat begitu saja diberikan untuk menutup kekurangan dana MBG," ujar Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar dalam keterangannya, Kamis (20/2/2025).
Menurutnya, pendekatan universal coverage dalam program MBG berisiko tidak tepat sasaran dan akan memakan biaya yang sangat besar. Sebagai solusi, CELIOS merekomendasikan pendekatan targeted approach.
Pendekatan ini menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan seperti anak dengan malnutrisi, ibu hamil, masyarakat berpenghasilan rendah di bawah Rp2 juta per bulan, serta masyarakat di wilayah rentan malnutrisi.
Berdasarkan estimasi CELIOS, skema targeted approach ini hanya membutuhkan Rp117,93 triliun per tahun, jauh lebih hemat dibandingkan skema pemerintah yang mencapai Rp400 triliun.
Dengan demikian, efisiensi anggaran yang didapat bisa mencapai Rp259,76 triliun, yang dapat digunakan untuk program sosial lainnya termasuk:
- Program Keluarga Harapan (PKH): Tambahan Rp30,37 triliun untuk 10,16 juta KPM
- Program Indonesia Pintar (PIP): Tambahan Rp13,71 triliun untuk 18,89 juta siswa
- Beasiswa (KIP, Afirmasi, Unggulan): Tambahan Rp14,49 triliun ke 1,04 juta mahasiswa
- Bantuan Subsidi Upah (BSU): Tambahan Rp4,98 triliun untuk 1,38 juta pekerja
- Subsidi tiket KRL Jakarta-Bogor: Rp1,80 triliun agar KRL gratis
- BPJS Kesehatan (PBI JKN): Tambahan Rp47,21 triliun untuk 98,35 juta peserta
- Subsidi pupuk: Rp54,86 triliun untuk 9,98 juta petani
- Pelunasan tunggakan tunjangan kinerja dosen ASN: Rp5,7 triliun sejak 2020-2024.
Media Askar juga mengkritisi kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan secara sporadis tanpa pertimbangan teknokratik yang matang.
"Pemotongan anggaran BMKG, misalnya, justru dapat menghambat program swasembada pangan karena berpotensi mengganggu operasional dalam menganalisis kebencanaan, perubahan cuaca, dan dampak perubahan iklim," ungkapnya.
Senada dengan itu, Peneliti CELIOS, Bakhrul Fikri, menyatakan bahwa jika pemangkasan ini menurunkan kualitas layanan publik dan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, puskesmas, serta sekolah, maka kebijakan ini justru menjadi "windows of disaster" bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Peneliti CELIOS lainnya, Galau D. Muhammad menegaskan bahwa pemangkasan anggaran di era Prabowo sangat berbeda dengan automatic adjustment pada masa pandemi Covid-19.
"Dulu, kementerian dan lembaga masih diberi keleluasaan menentukan prioritas belanja, tetapi kini anggaran langsung hilang dan digeser," katanya.
Ia juga mempertanyakan mengapa pemangkasan anggaran belum menyentuh instansi yang banyak disorot publik seperti Kepolisian, Kemenhan, DPR/MPR, serta program-progam problematik seperti food estate dan pembangunan IKN.
Bara M. Setiadi, peneliti CELIOS lainnya, menekankan pentingnya memastikan bahwa bantuan diarahkan kepada kelompok yang benar-benar rentan dan termarjinalkan.
"Dengan skema yang lebih tepat sasaran, ada sekitar Rp259 triliun yang bisa digunakan untuk bantuan lain yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin," jelasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
