Menko Zulhas: Peran Daerah Jadi Kunci Sukses Program Makan Bergizi Gratis

AKURAT.CO Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan peran pemerintah daerah menjadi faktor penentu keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digulirkan pemerintah secara nasional.

Menurutnya, keterlibatan aktif daerah diperlukan untuk memastikan tata kelola pasokan, distribusi, hingga dampak ekonomi program berjalan optimal.

Penegasan itu disampaikan Zulkifli Hasan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan MBG di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/12/2025).

Baca Juga: Menko Pangan Panen Brokoli hingga Ayam Petelur di Rumah Pangan PNM

Rakor tersebut menjadi ajang sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG, sekaligus percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Zulhas menjelaskan, Perpres 115/2025 menempatkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana utama program MBG dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga, serta peran strategis pemerintah daerah.

Dirinya menekankan, MBG bukan sekadar program makan gratis, melainkan instrumen penting untuk menggerakkan ekonomi rakyat sekaligus mengendalikan inflasi pangan.

“Bayangkan dampaknya. Ketika 82,9 juta penerima manfaat makan serentak, suplai dan harga pangan harus benar-benar kita kelola. Di sinilah peran daerah menjadi kunci,” ujar Zulkifli.

Berdasarkan data hingga 16 Desember 2025, sistem MBG telah memiliki 17.764 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan lebih dari 50 juta penerima manfaat di berbagai daerah. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah seiring perluasan program secara nasional.

Dengan skala sebesar itu, Zulhas menilai MBG memiliki daya ungkit besar terhadap ekonomi rakyat. Bahkan, satu jenis menu yang dikonsumsi secara massal dapat memengaruhi harga pangan di tingkat nasional apabila tidak dikelola dengan baik.

Baca Juga: Komisi IV DPR Bakal Panggil Menko Pangan Zulhas Bahas Kejelasan Beras Satu Harga

“Kalau telur dimakan 80 juta orang dalam satu hari, harga telur bisa langsung naik. Karena itu tata kelola pasokan harus dikendalikan bersama,” katanya.

Dirinya menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur rantai pasok pangan, mulai dari produksi hingga distribusi.

Menurutnya, pengendalian suplai menjadi kunci agar program MBG berjalan berkelanjutan tanpa menimbulkan gejolak harga.

Zulhas juga mendorong keterlibatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta petani, nelayan, dan peternak lokal sebagai pemasok utama bahan pangan MBG.

Skema ini dinilai mampu memperkuat ekonomi lokal dan memastikan manfaat program dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.

“Ini konsep close loop economy. Yang bergerak bukan hanya industri besar, tapi warung, petani, nelayan, peternak kecil. Presiden ingin ekonomi tumbuh 8 persen, itu hanya bisa dicapai kalau ekonomi rakyat bergerak,” ujarnya.

Lebih jauh, Zulhas menyebut MBG sebagai sebuah “revolusi peradaban” karena dampaknya tidak hanya pada pemenuhan gizi, tetapi juga mencakup aspek kebersihan, keamanan pangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Gubernur Jawa Barat, jajaran kepala daerah kabupaten dan kota se-Jawa Barat, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

Pemerintah berharap sinergi lintas sektor ini dapat mempercepat dan menyempurnakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.