Pemerintah Tetapkan HPP Gabah Kering Panen Rp6.500 per Kilogram

AKURAT.CO Pemerintah menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Kebijakan ini merupakan langkah konkret Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong swasembada pangan dan menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menyatakan bahwa kebijakan ini sejalan dengan visi Presiden untuk memastikan stok pangan nasional tetap mencukupi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

"Swasembada pangan adalah prioritas Presiden yang harus kita penuhi. Stok nasional harus cukup, dan petani wajib sejahtera. Oleh karena itu, Presiden telah menetapkan HPP gabah Rp6.500 per kilogram, dengan target penyerapan oleh Bulog sebanyak 3 juta ton," ujar Sudaryono di Jakarta, Senin (10/2/2025).

Sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog, Sudaryono menegaskan bahwa kebijakan pembelian gabah sesuai HPP adalah bagian dari strategi besar dalam mencapai swasembada pangan. Ia menekankan bahwa harga gabah tidak boleh turun dari HPP yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca Juga: Optimalikan Serapan Gabah, Bulog Diminta Tingkatkan Kesiapan Gudang Penyimpanan

"Komitmen Presiden sangat jelas. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi harga gabah di tingkat petani dan memastikan produksi pangan nasional tetap terjaga. Sekarang tinggal bagaimana kita mengawal implementasinya," ujarnya.

Keputusan pemerintah menetapkan HPP gabah Rp6.500 per kilogram mulai 15 Januari 2025 berlaku untuk seluruh pembelian, baik oleh pemerintah maupun penggilingan swasta di Indonesia.

Untuk memastikan efektivitas kebijakan ini, Bulog diberi target menyerap 3 juta ton gabah pada tahun 2025. Serapan gabah yang optimal akan membantu menjaga stabilitas stok pangan nasional dan mengurangi risiko fluktuasi harga di tingkat petani.

Sudaryono menekankan bahwa Bulog memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dan memastikan petani mendapatkan harga yang layak untuk hasil panennya. "Serapan gabah yang baik tidak hanya memastikan stok pangan nasional tetap aman, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani secara langsung," katanya.

Kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor beras, yang selama ini menjadi tantangan dalam upaya mencapai swasembada pangan.

Menurut Sudaryono, dengan menstabilkan harga gabah di tingkat petani, maka produksi dalam negeri bisa lebih optimal, dan petani semakin termotivasi untuk meningkatkan produktivitasnya.

"Tujuan utama dari kebijakan ini adalah memastikan harga gabah tetap stabil, sehingga nilai tukar petani (NTP) ikut meningkat. Dengan demikian, negara hadir secara nyata dalam mendukung kesejahteraan petani," jelasnya.

Langkah Strategis Pemerintah ke Depan

Selain menetapkan HPP gabah, pemerintah juga akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini melalui berbagai mekanisme pengawasan dan evaluasi. Langkah ini penting untuk memastikan kebijakan benar-benar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pemerintah juga berencana untuk memperkuat infrastruktur pertanian, meningkatkan akses petani terhadap teknologi modern, serta memperluas jaringan distribusi pangan agar penyerapan gabah semakin optimal.

"Kita harus memastikan kebijakan ini benar-benar efektif di lapangan. Petani harus merasakan manfaatnya secara langsung, dan sektor pertanian nasional harus semakin kuat," tambah Sudaryono.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi sektor pertanian Indonesia. Dengan menjaga harga gabah tetap stabil dan meningkatkan produktivitas, Indonesia bisa semakin mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Sudaryono menegaskan bahwa dukungan terhadap petani tidak hanya berhenti pada kebijakan harga gabah, tetapi juga mencakup berbagai program lain seperti subsidi pupuk, akses permodalan, serta peningkatan infrastruktur irigasi dan teknologi pertanian.

Penetapan HPP gabah Rp6.500 per kilogram merupakan langkah strategis dalam mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan target serapan 3 juta ton gabah oleh Bulog, pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Melalui kebijakan ini, diharapkan petani Indonesia semakin sejahtera, nilai tukar petani meningkat, serta sektor pertanian nasional menjadi lebih kuat dan berkelanjutan. Komitmen pemerintah dalam mendukung petani akan terus berlanjut dengan berbagai program strategis di masa depan.