9 Strategi Bulog optimalkan Penyerapan Beras

Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono, memaparkan berbagai strategi yang telah disiapkan guna mencapai target tersebut, termasuk optimalisasi serapan hasil panen petani di seluruh Indonesia.  

 

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR, Selasa (4/2/2025), Wahyu menjelaskan bahwa pengadaan beras dilakukan berdasarkan potensi panen di setiap wilayah kerja Perum Bulog.

 

Langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pasokan beras nasional tetap stabil, terutama selama masa panen utama.  

 

Bulog merancang sejumlah strategi dalam pengadaan beras domestik tahun 2025. Pertama, melalui sinergi antara kantor wilayah (kanwil) dan kantor cabang (kancab) dengan para petani, kelompok tani (Poktan), dan gabungan kelompok tani (Gapoktan).

 

 

Sinergi ini diperkuat dengan kemitraan bersama mitra maklun dan asosiasi terkait guna mempercepat proses serapan gabah.  

 

Kedua, sebagai upaya meningkatkan efektivitas penyerapan, Perum Bulog juga membentuk posko pengadaan di setiap kantor wilayah dan cabang. Keberadaan posko ini diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan terkait pengadaan dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana.  

 

Ketiga, salah satu langkah inovatif Bulog dalam pengadaan beras adalah pembentukan tim jemput gabah. Tim ini bekerja sama dengan liaison officer untuk mempercepat serapan hasil panen langsung dari petani.  

 

Keempat, tak hanya itu, Bulog juga menggandeng jajaran TNI dan Polri dalam mendukung program serapan gabah. Keterlibatan dua institusi ini dianggap sebagai langkah luar biasa (extraordinary) dalam memastikan bahwa penyerapan gabah dari petani berjalan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.  

 

“Seluruh proses ini didukung oleh sistem monitoring harian untuk memastikan kendali dan percepatan serapan gabah dan beras dalam negeri secara optimal,” ujar Wahyu, Selasa (4/2/2025). 

 

Kelima, sebagai bagian dari strategi pengadaan, Perum Bulog membeli Gabah Kering Panen (GKP) yang nantinya diolah menjadi beras melalui sentra pengolahan padi atau mitra maklun. Harga pembelian disesuaikan dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) guna memastikan keseimbangan harga yang menguntungkan petani.  

 

Tim jemput gabah bertanggung jawab atas proses pembelian ini, sementara kelompok tani dan gabungan kelompok tani mengirimkan GKP ke mitra maklun untuk diolah menjadi beras yang layak dikonsumsi. Untuk mempermudah akses, Bulog memasang spanduk di lokasi mitra maklun sebagai tanda sentra pembelian GKP.  

 

Keenam, dalam mendukung pengadaan beras, Bulog memanfaatkan infrastruktur penggilingan resmi dengan total kapasitas sekitar 751 ribu ton per bulan. Potensi pengadaan GKP selama Masa Tanam Pertama (MT1) diperkirakan mencapai 675 ribu ton.  

 

Ketujuh, selain itu, Bulog juga bekerja sama dengan Mitra Penggilingan Padi (MPP) untuk memastikan ketersediaan beras. Sesuai ketentuan Badan Pangan Nasional, harga pembelian beras dari MPP ditetapkan sebesar Rp12.000 per kilogram.  

 

Dalam mekanisme ini, Bulog menerima beras langsung di gudangnya dengan melibatkan 1.294 mitra aktif yang tersebar di berbagai daerah. Mitra penggilingan juga diberi tanggung jawab membeli GKP dari petani sesuai dengan HPP.  

 

Kedelapan, untuk memastikan komitmen pengadaan berjalan lancar, Bulog menerapkan strategi pendukung, seperti pembuatan surat pernyataan komitmen pengadaan dan penyertaan dokumen-dokumen administratif yang diperlukan.  

 

Terakhir, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan, Perum Bulog menjalin kerja sama dengan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Kementerian Pertanian, dan Asisten Teritorial Kasad.  

 

Kesepakatan kerja sama ini ditandatangani pada 30 Januari 2025, dengan Perpadi berkomitmen memasok 2,1 juta ton setara beras di 16 wilayah utama. Dari jumlah tersebut, kontribusi terbesar berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, yang menyumbang hingga 500 ribu ton.  

 

Menurut Wahyu, langkah ini merupakan bagian dari sinergi pengadaan nasional untuk memastikan suplai beras yang stabil dan mendukung pencapaian target serapan yang telah ditetapkan pemerintah.  

 

Dalam rangka memperkuat cadangan pangan pemerintah (CPP), Bulog telah menyerap sebanyak 18,3 ribu ton beras dalam negeri hingga 3 Februari 2025.  

 

Penyerapan ini merupakan langkah awal dari target besar yang harus dicapai Bulog dalam beberapa bulan ke depan. Dengan strategi yang telah dirancang, diharapkan jumlah ini terus meningkat seiring dengan puncak panen yang berlangsung pada Februari hingga April 2025.  

 

Untuk memastikan keberhasilan program ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp39 triliun bagi Perum Bulog guna menyerap 3 juta ton beras hingga April 2025.  

 

Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa dana tersebut terdiri dari Rp23 triliun yang telah tersedia di Bulog dan tambahan Rp16,6 triliun yang disetujui oleh Menteri Keuangan.  

 

“Uang Bulog ada Rp23 triliun sudah ready, sekarang sudah disepakati Rp16,6 triliun dari Menteri Keuangan, jadi sudah ada Rp39 triliun,” ujar Zulkifli dalam jumpa pers Rapat Koordinasi Terbatas di Jakarta, Jumat (31/1/2025).  

 

Zulkifli menegaskan bahwa dengan anggaran yang telah disiapkan, Bulog tidak memiliki alasan untuk tidak membeli gabah atau beras dari petani sesuai dengan harga yang telah ditentukan pemerintah.  

 

Ia menekankan bahwa periode Februari, Maret, dan April 2025 merupakan saat yang paling tepat untuk melakukan penyerapan, karena bertepatan dengan masa panen raya. “Jadi tidak ada alasan Bulog untuk tidak dapat membeli dengan harga yang sudah ditentukan oleh Pemerintah,” katanya.  

 

Dengan berbagai strategi yang telah disiapkan, Perum Bulog berkomitmen untuk mengoptimalkan serapan beras dalam negeri guna memperkuat cadangan pangan nasional.