Menteri Ara Usulkan 5 Opsi Pembiayaan Kejar Target 3 Juta Rumah per Tahun

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk membahas sektor perumahan, khususnya strategi mencapai target pembangunan 3 juta rumah pada tahun 2025.

Rapat yang berlangsung di Istana Negara ini dihadiri oleh Menteri Perumahan Ara Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Direktur Utama Bank BTN Nixon Napitupulu.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menyampaikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 untuk sektor perumahan mencapai Rp40,27 triliun. Alokasi ini terdiri atas:

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp5,27 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur perumahan.
Pembiayaan perumahan total Rp35 triliun, dengan rincian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah; Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp0,98 triliun untuk 240.000 unit rumah; Subsidi Selisih Bunga (SSB) Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit rumah dan Program Tapera Rp1,8 triliun untuk pembangunan 14.200 unit rumah.

Meski telah dirancang secara matang, realisasi pembiayaan saat ini baru mencakup sekitar 1,218 juta unit rumah. Artinya, masih ada kekurangan sekitar 1,7 juta unit rumah yang belum memiliki skema pembiayaan pasti.

Baca Juga: AHY: Program 3 Juta Rumah Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Presiden Prabowo menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk segera mencari alternatif pembiayaan yang inovatif agar target 3 juta rumah dapat tercapai tepat waktu.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan "Arahan dari Presiden Prabowo sangat jelas. Lahan-lahan yang tersedia, seperti tanah sitaan Kejaksaan Agung dari kasus korupsi, aset BLBI, serta lahan HGU yang masa izinnya tidak diperpanjang, akan dimanfaatkan," ujar Maruarar pada rapat terbaras, Selasa (7/1/2025).

Ara juga memaparkan sejumlah opsi pembiayaan yang dapat digunakan, antara lain:

Kerja Sama dengan Swasta dan BUMN dengan enggandeng perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan investasi di sektor perumahan, terutama pada skema pembangunan perumahan bersubsidi
Skema Public-Private Partnership (PPP) dengan memanfaatkan skema kemitraan pemerintah dan swasta dalam pendanaan pembangunan perumahan
Dana Komunitas dan Crowdfunding dengan memberdayakan dana dari komunitas masyarakat atau platform crowdfunding untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Optimalisasi Dana CSR Perusahaan dengan mendorong perusahaan untuk mengalokasikan Corporate Social Responsibility (CSR) mereka ke sektor perumahan
Pinjaman Luar Negeri dengan meninjau kemungkinan pembiayaan dari lembaga keuangan internasional dengan bunga rendah untuk mendukung program perumahan

Presiden juga menekankan bahwa pembangunan harus berfokus pada penyediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, subsidi seperti FLPP, SBUM, dan SSB perlu terus diperkuat agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat lebih mudah mengakses rumah.

Menteri Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan bahwa sinergi antara Kementerian Perumahan, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian PUPR sangat penting dalam percepatan pembangunan rumah. Dukungan dari pemerintah daerah juga menjadi salah satu kunci untuk mengatasi hambatan lahan dan perizinan.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa pemerintah akan terus memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung program ini. Namun, ia juga mengingatkan perlunya pengelolaan anggaran yang efisien agar hasil yang diharapkan dapat tercapai.

Presiden Prabowo mengakhiri rapat dengan menginstruksikan setiap kementerian dan lembaga untuk segera mengimplementasikan strategi yang disepakati. "Kita harus bekerja sama untuk mewujudkan target ini. Perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar rakyat, dan pemerintah hadir untuk memastikan hal ini terpenuhi," tegasnya.

Dengan langkah-langkah strategis dan dukungan semua pihak, pemerintah optimis target 3 juta rumah pada tahun 2025 dapat tercapai, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.