Wamen PKP: Perumnas Punya Peran Strategis di 3 Juta Rumah

Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden yang meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut lebih fokus pada penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

 

Fahri menyampaikan, keputusan ini diumumkan dalam acara pencanangan pra kerja sama Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang digelar di Jakarta. 

 

“Presiden menekankan kolaborasi dengan BUMN, di mana beberapa perusahaan negara seperti Perumnas akan kembali diberdayakan untuk terlibat aktif dalam pembangunan perumahan rakyat,” ujar Fahri dalam keterangannya, Kamis (18/9/2025). 

 

 

Menurut Fahri, kehadiran Perumnas dalam pembangunan perumahan sosial bukanlah hal baru. Sejak lama, perusahaan ini dikenal sebagai tulang punggung penyedia rumah rakyat. 

 

“Dahulu, setiap kali membicarakan perumahan sosial, selalu ada peran Perumnas. Kini, perusahaan negara ini harus kembali menjadi bagian penting dari program pembangunan 3 juta rumah,” katanya.

 

Dengan penugasan baru tersebut, Perumnas diharapkan dapat mengulang peran pentingnya sebagai penggerak utama pembangunan hunian rakyat, sekaligus memastikan ketersediaan rumah dengan harga terjangkau bagi kelompok berpenghasilan rendah.

 

Fahri menekankan, proyek pembangunan rumah rakyat yang sebelumnya banyak dikerjakan oleh swasta kini akan diambil alih Perumnas. Dengan begitu, perusahaan ini bisa fokus sepenuhnya pada misi sosial tanpa terbebani kewajiban membangun properti mewah.

 

“Presiden bilang, jangan lagi lihat masa lalu. Kita harus menatap ke depan. Perumnas akan dikasih dukungan, termasuk pendanaan, untuk mengamankan logistik perumahan rakyat di seluruh Indonesia,” jelas Fahri.

 

Dalam program besar ini, Perumnas akan berperan sebagai offtaker atau pembeli utama perumahan sosial. Skema tersebut diharapkan dapat menciptakan koordinasi yang lebih baik antar pihak, termasuk pembangunan rumah dalam program sejuta rumah yang melibatkan investor dari Qatar.

 

“Perumnas akan jadi offtaker perumahan sosial, sehingga seluruh pembangunan bisa terkoordinasi dengan baik. Dengan begitu, tujuannya jelas: memastikan rakyat mendapatkan hunian layak,” tambahnya.

 

Lebih jauh, Fahri menjelaskan bahwa tanah milik pemerintah daerah (Pemda) juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung program ini. Skemanya, pengusaha membangun rumah di atas lahan tersebut, lalu Perumnas membeli hasilnya untuk dijadikan bagian dari perumahan rakyat.

 

“Tanah Pemda yang siap dikonsolidasikan bisa digunakan. Nantinya, hasil pembangunan akan dibeli oleh Perumnas untuk memastikan tujuan sosial tercapai,” kata Fahri.

 

Fahri juga menegaskan, ke depan Perumnas tidak perlu lagi terlibat dalam proyek-proyek komersial seperti pembangunan hotel atau hunian mewah. Menurutnya, fokus Perumnas harus kembali ke jalur utamanya, yakni menyediakan rumah rakyat.

 

“Ngapain Perumnas bikin hotel atau rumah mewah? Itu bukan tugas mereka. Perumnas itu harus urus rumah rakyat saja,” tegas Fahri.

 

Fahri menyebut, Presiden menyambut positif gagasan penguatan peran Perumnas. Ia bahkan menilai langkah tersebut sebagai cara terbaik untuk memastikan keberlanjutan program perumahan sosial nasional. 

 

“Saya sudah lapor langsung ke Presiden, dan beliau senang jika Perumnas kembali dilibatkan,” katanya.

 

Selain memberi manfaat langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah, program pembangunan rumah rakyat juga diyakini akan berdampak positif bagi perekonomian nasional.

 

Kegiatan konstruksi akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan permintaan bahan bangunan lokal, serta memicu pertumbuhan di sektor pendukung lainnya.

 

Program 3 juta rumah yang digagas pemerintah juga diproyeksikan dapat mempersempit kesenjangan kepemilikan hunian di Indonesia, yang hingga kini masih menghadapi backlog cukup tinggi.