DPR Kritik Aturan Pengetatan Rokok, Peringatkan Potensi PHK Massal di Industri Tembakau

AKURAT.CO Anggota Komisi XI DPR RI, Willy Aditya, mengkritik kebijakan pemerintah terkait pengetatan produk rokok yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Politisi Partai NasDem ini menilai, aturan tersebut berpotensi memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran di industri hasil tembakau (IHT).

"Alih-alih menciptakan lapangan kerja, kebijakan ini justru mengancam mata pencaharian banyak orang. Bukannya menghidupkan ekonomi, kebijakan ini malah melemahkan sektor usaha, khususnya industri tembakau," ujar Willy kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Hari Ini Hujan di Sebagian Besar Wilayah di Jawa, Ini Doanya

Willy menjelaskan, aturan pengetatan yang diatur dalam PP 28/2024, termasuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana, seperti standarisasi kemasan rokok polos tanpa merek, akan berdampak negatif.

Menurutnya, penurunan produksi akibat kebijakan ini akan menyebabkan penurunan penjualan, terutama di warung-warung kecil yang sebagian besar penjualannya bergantung pada rokok.

“Aturan ini dibangun secara sepihak tanpa melibatkan banyak pemangku kepentingan dan pasti akan berdampak negatif,” kata Willy.

Ia juga memperingatkan bahwa penurunan produksi IHT akan memaksa industri untuk melakukan efisiensi, yang pada akhirnya menyebabkan PHK massal.

Baca Juga: Pastikan Keaslian CCTV, Polisi Libatkan Ahli Telematika dalam Kasus Perundungan SMA Binus

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah memprediksi bahwa PHK massal tidak hanya akan terjadi di industri tembakau, tetapi juga di industri pendukungnya seperti kertas dan filter.

Menurut Willy, ini menunjukkan betapa banyaknya masyarakat Indonesia yang bergantung pada sektor tembakau, mulai dari petani, produsen, distributor, hingga pedagang kecil.

Dia menekankan pentingnya mempertahankan industri tembakau sebagai bagian dari identitas nasional.

“Industri tembakau adalah bagian dari identitas nasional yang harus kita jaga dan pertahankan. Banyak masyarakat bergantung pada sektor ini, dan di tengah sulitnya lapangan pekerjaan serta industrialisasi yang semakin gencar, kebijakan ini seharusnya lebih berpihak pada tembakau,” pungkas Willy.