Berat, Skema Pupuk Subsidi Bakal Diubah

AKURAT.CO Komisi IV DPR RI mengungkapkan rencana perubahan signifikan dalam skema pemberian subsidi pupuk kepada petani. Ketua Komisi IV DPR, Sudin, mengonfirmasi bahwa ada informasi mengenai perubahan mekanisme subsidi pupuk yang saat ini berlaku.

"Saya mendapatkan info bahwa pupuk subsidi akan diubah mekanismenya, saya minta dijelaskan,” kata Sudin di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Kemudian, Sudin menunjukkan kekhawatirannya terkait rencana ini, menilai bahwa perubahan tersebut berpotensi merugikan petani. Serta, ia menjelaskan bahwa skema baru ini akan mengalihkan subsidi pupuk menjadi bantuan langsung tunai yang akan disalurkan melalui rekening bank.

"Saya minta tolong bener-bener cek ulang dipastikan bahwa jangan sampai uang subsidi dari pemerintah ke petani itu bukan menjadi pupuk tetapi menjadi yang lain-lain. Bahkan infonya transfernya itu virtual account, apakah semua petani di wilayah terpencil memiliki rekening? Jadi nanti tolong dijelaskan secara singkat,” jelas Sudin.

Baca Juga: Pupuk Indonesia Siapkan 4.800 Ton Pupuk Subsidi untuk Petani Bone

Kekhawatiran ini berakar dari isu aksesibilitas, mengingat tidak semua petani memiliki akses ke rekening bank atau fasilitas virtual account. Menanggapi informasi tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa perubahan skema ini akan menghadapi berbagai tantangan. “Pupuk bersubsidi memang ada rencana pilot project di Babel, tapi saya kira maaf pak ketua karena kan kita tidak tahu menteri berikutnya, ini agak berat,” Ungkap Amran.

Selain itu, ia menekankan bahwa implementasi perubahan ini memerlukan perhatian ekstra dan perencanaan yang matang. Dan ia juga menyoroti pengalaman sebelumnya terkait program kartu tani yang dianggap kurang efektif.

"Dulu kartu tani kami yang minta, sebelum kami tinggalkan, kami minta dihentikan karena banyak saudara kita yang tidak bisa dijangkau dengan sinyal dan seterusnya itu tidak bisa dapat pupuk, di perbatasan jangan kita bayangkan bahwa berada di kota semua, sehingga ada 17-20 persen tidak dapat pupuk tidak bisa akses karena kartu tani, jadi kemarin kami langsung KTP, selesai, kita permudah," jelas Amran.

Lebih lanjut, Amran menjelaskan bahwa kartu tani sebelumnya menimbulkan kesulitan dalam distribusi pupuk, terutama di daerah-daerah terpencil. Perubahan skema subsidi pupuk ini masih dalam tahap pembahasan dan akan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa implementasi tidak akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.