Negosiasi Perpanjangan IUPK Freeport Belum Kelar, Bahlil: Freeportnya Lambat

AKURAT.CO Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa negosiasi perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah mendekati tahap akhir.

Bahlil menambahkan bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh Freeport yang belum menyelesaikan beberapa syarat yang diperlukan. "IUPK PT Freeport sekarang sudah hampir selesai, tapi Freeportnya yang agak lambat," ujarnya saat acara Serah Terima Jabatan Menteri ESDM  dikutip di Selasa, (20/8/2024).

Menurut Bahlil, Freeport lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi, termasuk negosiasi dengan BUMN belum selesai. Ia juga menekankan bahwa masalah ini bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah.  “Jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya Freeport juga," tegas Bahlil, menambahkan bahwa Freeport harus lebih cepat dalam memenuhi kewajiban mereka.

Baca Juga: Singgung Divestasi Freeport hingga Blok Rokan, Jokowi: Puluhan Tahun Dikelola Asing

Dalam kesempatan sebelumnya, ketika masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil telah menjanjikan bahwa perpanjangan IUPK akan selesai sebelum akhir periode Kepresidenan Joko Widodo. 

"Karena 2041 (IUPK Freeport) selesai, kalau tidak (diperpanjang) siapa yang mengelolanya? Nah dalam perpanjangannya nanti, akan kita urus sebelum pemerintahan selesai," ungkap Bahlil dalam Kuliah Umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), kamis (11/7/2024).

Selain itu, Bahlil juga menginformasikan bahwa sejak 2018, Indonesia telah memiliki 51% saham Freeport, yang terdiri dari 10% dipegang oleh BUMD Papua dan 41% oleh pemerintah pusat melalui BUMN, khususnya MIND ID. “Jadi menjelang perpanjangan IUPK Freeport, Indonesia akan mendapatkan saham sebesar 10%, sehingga saham Freeport yang dipegang oleh Indonesia menjadi 61%," jelasnya.

Lebih jauh, Bahlil mengungkapkan bahwa menurut laporan Freeport pada 2024, pemerintah telah mencapai titik impas dari pembelian saham Freeport. "Insya Allah, pada 2024, laporan dari Freeport, itu uang yang kita pakai untuk membeli itu, sekarang sudah kembali modal. Jadi kita sudah untung," tuturnya.

Selain itu, Bahlil juga membahas tentang hilirisasi hasil tambang sebagai langkah strategis. Pembangunan smelter tembaga oleh PT Freeport Indonesia di Manyar, Gresik, Jawa Timur, merupakan bagian dari upaya tersebut. “Pada 2021, kami paksakan segera bangun smelter. Dan nilainya sekarang 3 miliar dolar AS, dibangun di Gresik (Jawa Timur)," kata Bahlil.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menjelaskan bahwa smelter tersebut dirancang untuk memurnikan 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Bersama dengan smelter yang dioperasikan PT Smelting, total kapasitas pemurnian mencapai 3 juta ton per tahun, yang diperkirakan akan menghasilkan sekitar 1 juta ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 200 ton perak setiap tahunnya.