Capaian Program Hilirisasi Energi Jokowi Diapresiasi

AKURAT.CO Di tengah dinamika tensi geopolitik global yang kian memanas, masing-masing negara berlomba mengamankan ketahan dan pasokan energi, tak terkecuali bahan baku atau setengah jadi mineral tambang.

Trimegah Sekuritas Indonesia mencatat setidaknya 7 krisis geopolitik global mewarnai awal tahun 2024, setidaknya sepanjang kuartal I-2024 ini. Mulai dari AS yang diwarnai serangan siber, ketidakpastian fiskal dan ketidakpastian hasil pilpres 2024. Kemudian Uni Eropa yang juga diwarnai ketidakpasian fiskal, meningkatnya populisme dan gesekan lanjutan dengan Rusia.

Timur Tengah juga masih diwarnai konflik Israel-Hamas yang meluas ke Suriah, Iran dan Laut Merah, membuat tarif kargo Drewry WCI meroket 93,7% secara tahunan. Konflik Rusia-Ukraina juga membuat harga pangan dunia melejit. Kemudian aktvitas nuklir di Korea Utara makin intens dan gesekan dengan Korea Selatan meningkat.

Tak ketinggalan, pilpres dan pileg di Taiwan dengan terpilihnya Lai Ching-te penentang keras One China Policy mengancam relasi China dengan AS, industri semikondutor global hingga inflasi di Asia. Terakhir, konlfik Laut China Selatan juga membuat batas laut kapal CHina dan Filipina kian memanas.

Berbagai ancaman geopolitik global tersebut membuat kebijakan hilirisasi mineral, yang sudah diperjuangkan Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir semakin relevan. Pasalnya jika terjadi chaos di global dan Indonesia masih mengekspor bahan mineral mentah atau setengah jadi, ibarat aksi bunuh diri yang tak bisa mengamankan industri dan ekonomi dalam negeri.

Divestasi Tambang Asing

Kebijakan hilirisasi mineral Presiden Jokowi yang paling kentara ditandai dengan keberhasilannya dalam menasionalisasi sejumlah tambang yang semula dikuasai Asing. Pada 27 September 2018, pemerintah menandatangani perjanjian untuk menuntaskan akuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Dengan demikian PTFI sudah sah jatuh ke pelukan Ibu Pertiwi dari pemegang mayoritas sebelumnya, Freeport-McMoRan Inc dari AS.

Kemudian pekan ini divestasi 51% saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) juga menurut Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo bakal rampung. INCO bakal jatuh ke Tanah Air dari pemilik sebelumnya Vale Canada Ltd yang masih mengempit 43,79% saham.

Keberhasilan nasionalisasi berbagai tambang mineral raksasa tersebut searah dengan strategi jitu pembentukan holding BUMN tambang, MIND ID yang membawahi PT Antam Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia (PTFI), PT Inalum (Persero), dan PT Timah Tbk (TINS). Lewat holdingisasi, kekuatan modal dan gerak langkah perusahaan tambang nasional jadi kian besar.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro mengapresiasi efektivitas MIND ID sebagai holding BUMN tambang dan divestasi raksasa tambang asing. Menurutnya kue pendapatan yang stabil dari tambang-tambang yang telah dinasionalisasi tersebut berhasil dipindahkan ke Indonesia. Yang semula pundi-pundi cuan jatuh ke Freeport-McMoran Inc AS kini diterima MIND ID.

"Kalau dilihat dari indikator volume produksi, pendapatan dan lain-lain mungkin agak bias kan. Tapi secara dividen harusnya kalau data terakhir dari Kementerian BUMN sekarang jadi lebih banyak yang sampai ke kita," kata Komaidi.

Ditambahkan, semangat nasionalisasi dengan pembentukan holding tambang tersebut sudah bagus. Presiden Jokowi dinilai mampu menunjukan political will untuk menambah perekonomian lewat multiplier effect atau daya ungkit ekonomi yang lebih tinggi.

"Semangat menciptakan multiplier effectnya tinggi dan kontrolnya juga jadi lebih baik (lewat holding). Secara semangat enggak diragukan lagi tujuannya itu positif. MIND ID kinerjanya juga rasanya terus naik meski tergolong institusi yang relatif baru terbentuk yang harus membawahi banyak perusahaan. Saya kira terus meningkat," imbuhnya.

Nilai Tambah Ekspor

Di sisi lain, Komaidi turut mengapresiasi keberanian Presiden Jokowi lewat langkahnya melarang ekspor nikel mentah karena bahkan sampai digugat oleh Uni Eropa lewat WTO pun Presiden Jokowi bergeming dan tak gentar. Hilirisasi mineral terbukti meningkatkan nilai perekonomian komoditas tambang Indonesia.

Di nikel dan turunannya misalnya, nilai tambah ekspor komoditas ini usai hilirisasi tembus USD35,6 miliar setara Rp510 triliun di 2022. Naik lebih dari 6,6 kali lipat dibanding nilai ekspor di tahun 2013 yang hanya USD5,4 miliar. "Di satu sisi ada sikap keberanian yang ditunjukan beliau dalam hilirisasi," imbuhnya.

Menurut Komaidi, kebijakan hilirisasi mineral yang baik ini perlu dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan ke depan. Masih ada ruang yang bisa ditingkatkan dalam hilirisasi, misalnya serapan bahan setengah jadi untuk industri manufaktur domsetik sepenuhnya seperti baterai mobil listrik. Ataupun serapan tenaga kerja lokal sepenuhnya sehingga efek ganda ekonominya makin terasa bagi masyarakat-masyarakat di daerah.

"Kebijakan Presiden Jokowi di bidang energi dan tambang sudah bagus dalam hal pendekatan infrastruktur. Misalnya smelter tambang ini sejatinya kebijakan hilirisasi yang masih erat irisannya dengan infrastruktur. Pendekatan yang lebih filosofis seperti strategi menekan defisit neraca migas, strategi transisi energi dari batu bara ke EBT ini yang masih bisa ditingkatkan agar tidak business as usual saja ke depannya," saran Komaidi.

Senada, Chief Economist PermataBank, Josua Pardede mengapresiasi capaian Jokowi. Ia melihat arah dari pemerintahan Jokowi saat ini adalah ke peningkatan nilai tambah dari hasil sumber daya alam yang ada. Dari sisi ekspor, dengan adanya kebijakan ini keberhasilannya cukup signifikan, yang terlihat dari peningkatan nilai ekspor yang berasal dari produk nikel dan stainless steel.

"Namun memang kami melihat masih terdapat hal yang dapat disempurnakan, yakni bagaimana memaksimalkan hilirisasi tersebut tidak hanya untuk pasar ekspor, namunjuga meningkatkan kesejahteraan di daerah penghasil seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara," ujar Josua.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengupayakan untuk melanjutkan pengolahan nikel ke produk yang lebih hilir lagi dan perlu mengusahakan untuk bisa memenuhi kebutuhan industri di domestik. Dengan ini, kebijakan hilirisasi dapat lebih maksimal karena seluruh rantai nilai dapat dinikmati di pasar domestik.

Dukung Transisi Energi

Sementara Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, Irwandy Arif mengatakan hilirisasi mineral memang butuh waktu panjang dan kesinambungan program.

Untuk itu ia berharap kebijakan yang sudah banyak capaiannya dari Jokowi bisa diteruskan dan berkesinambungan. Pihaknya dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi sudah menetapkan peta jalan hilirisasi mineral bahkan sampai 2045 menuju Indonesia Emas.

Disebutkan, dalam jangka menengah (hingga 2030) setidaknya 10 teknologi hilirisasi akan diterapkan untuk menghasilkan sejumlah produk hilirisasi. Meliputi coal gasification (menghasilkan methanol dan DME), coal liquifaction (SNG ammonia, hidrogen olefin), coal briquette (briket baru batra, bio massa, briket terkarbonisasi) dan cokes making (batu bara metalurgi).

Kemudian coal upgrading (batu bara untuk kelistrikan dan industri), esktraksi batu bara (material maju, LTJ, asam humat, asam fulvat), bending facility cofiring biomassa dan penerapan IGCC (kelistrikan dan penerapan CCT pada pembangkit) serta penerapan CCS/ CCUS fasilitas pengembangan dan pemanfaatan batu bara (penurunan emisi CO2).

Peningkatan nilai tambah mineral memainkan peran penting dalam mendukung transisi energi di Indonesia. Mineral ini digunakan sebagai bahan baku untuk pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga nuklir, serta untuk pembuatan kabel transmisi dan distribusi, dan baterai kendaraan listrik.

"Untuk itu sejumlah komoditas pendukung transisi energi yang tersedia di Indonesia sebagian besar sudah kami identifikasi sebagai mineral kritis untuk kebijakan pemerintah di masa mendatang," kata Irwandy.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sendiir menyebutkan peningkatan nilai tambah pada komoditas pertambangan mineral harus dilakukan melalui proses pengolahan dan pemurnian, baik untuk komoditas tambang mineral logam, komoditas tambang mineral bukan logam, maupun komoditas tambang batuan.

Ada kewajiban untuk menjalankan proses pengolahan dan/atau pemurnian mineral yang diperoleh dari kegiatan penambangan di wilayah domestik.

"Rencana ke depan yang tengah disusun untuk mempercepat peningkatan nilai tambah mineral di Indonesia antara lain pengutamaan pembelian bahan baku dari dalam negeri, koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dalam pengelolaan fasilitas pemurnian dan pengolahan, dan kebijakan fiskal dan non fiskal untuk mendukung pertumbuhan industri hilirisasi dalam negeri," ungkap Irwandy.

Irwandy menjelaskan lebih lanjut bahwa UU No 3 Tahun 2020 juga telah mengatur arah kebijakan pemanfaatan batubara nasional, yang meliputi kewajiban kegiatan pengembangan dan pemanfaatan batubara. Beberapa hal yang menjadi perhatian utama adalah peningkatan nilai tambah batubara dan jaminan pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri.

"Sesuai peta jalan pengembangan dan pemanfaatan batubara, seluruh produk hilirisasi batubara diharapkan sudah dapat berproduksi penuh pada pasca 2030 sampai 20045 yang nantinya dapat meningkatkan ketahanan energi nasional," timpalnya