Usai Rebranding, POS IND Siap Amankan Distribusi Logistik Pemilu 2024

Silvia Nur Fajri | 7 Februari 2024, 16:12 WIB

AKURAT.CO Usai rebranding menjadi POS IND, PT Pos Indonesia siap mengamankan logistik pemilu 2024. POS IND sendiri dipercaya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk menyalurkan logistik pemilu.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan sesuai Peraturan Menkominfo No 3 Tahun 2023, transformasi atau rebranding ini memberikan wewenang kepada perusahaan untuk melanjutkan layanan pos dan layanan terkait lainnya.

Menurut Budi, transformasi ini merupakan kemajuan dan diharapkan POS IND dapat memperluas cakupan layanannya di bidang logistik. Nantinya, penggunaan surat-surat manual akan berkurang agar kinerja POS IND lebih maksimal. Hal ini mengingat kian pentingnya layanan logisti terutama di negara sebesar dan seluas Indonesia.

Terkait kesiapan distribusi logistik pemilu, menurut Budi saat ini semua logistik pemilu, termasuk surat suara, sudah tiba di tingkat kabupaten/kota, dan dalam beberapa hari mendatang akan didistribusikan ke kecamatan dan selanjutnya ke setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Saat ini, kita masih memiliki waktu 7 hari. Logistik pemilu, seperti kartu suara yang jumlahnya mencapai 800 ribu, sudah tiba di kabupaten/kota. Selanjutnya, akan didistribusikan ke kecamatan dan TPS masing-masing. Waktu distribusi dianggap cukup dan tepat," kata Budi di sela acara POSIND Day di Jakarta, Rabu (7/2/2023).

Senada, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan proses persiapan distribusi pemilu sebenarnya sudah dimulai sejak tahun lalu, mulai dari kotak suara, peralatan, segel, tinta, dan sebagainya.

"Tahun ini, fokusnya adalah surat suara. Dalam penyaluran logistik pemilu, kita melakukan berbagai macam distribusi, mulai dari provinsi ke kabupaten, dari kabupaten ke kecamatan, dan dari kecamatan ke TPS," ucapnya.

Faizal menambahkan, seluruh proses distribusi terkait pemilu dibantu oleh pihak keamanan, baik TNI maupun kepolisian.

"Setiap tahapan distribusi memiliki standar tersendiri, yang dicatat dalam berita acara penyerahan barang. Semua proses didokumentasikan dengan baik, termasuk pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Seluruh distribusi diawasi oleh pihak keamanan dan TNI," imbuhnya.