Jelang HBKN, Kementan Siagakan Pengendalian Penyakit Hewan Strategis

AKURAT.CO Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) sebagai langkah antisipasi meningkatnya kebutuhan pangan asal ternak menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.

Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus mencegah gejolak harga di tengah lonjakan lalu lintas ternak selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, menegaskan penguatan kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui koordinasi lintas wilayah dan optimalisasi deteksi dini, terutama pada penyakit-penyakit yang berpotensi menimbulkan dampak ekonomi besar.

“Kami memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi penyakit hewan menular strategis melalui koordinasi lintas wilayah dan penguatan deteksi dini, khususnya menjelang meningkatnya lalu lintas ternak pada Ramadhan dan Idul Fitri,” ujar Agung dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (8/2/2026).

Menurut Agung, pengalaman wabah penyakit hewan di masa lalu menjadi pelajaran penting bahwa pencegahan harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Deteksi cepat dinilai krusial agar kasus tidak berkembang luas dan mengganggu rantai pasok pangan nasional.

“Pencegahan harus menjadi fokus utama. Jika ada kasus, harus cepat ditemukan dan segera dikendalikan agar tidak meluas,” tegasnya.

Sebagai bentuk kesiapan konkret, pemerintah telah menyiapkan alokasi vaksin, obat-obatan, serta sarana pendukung pengendalian penyakit hewan untuk tahun 2026, termasuk vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Namun, Agung menekankan efektivitas kebijakan tidak semata ditentukan oleh besaran anggaran.

“Keberhasilan pengendalian tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi pada kedisiplinan pelaksanaan di lapangan, terutama vaksinasi dan penerapan biosekuriti,” ujarnya.

Perhatian DPR RI terhadap isu PHMS juga menguatkan posisi kesehatan hewan sebagai bagian integral dari ketahanan pangan nasional. Hal ini tercermin dari kunjungan kerja spesifik Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner Wates yang membahas pengendalian PHMS, dengan PMK sebagai salah satu fokus utama.

“Respons Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI sangat luar biasa dan siap mendukung anggaran yang dibutuhkan untuk pengendalian PHMS,” kata Agung.

Meski demikian, Agung menegaskan pengelolaan anggaran harus dilakukan secara akuntabel dan tepat sasaran. Setiap alokasi wajib memiliki kejelasan manfaat agar pengendalian penyakit benar-benar efektif di lapangan.

Pada 2026, Ditjen PKH menyiapkan sekitar 5,6 juta dosis vaksin dan sarana pendukung, dengan strategi vaksinasi PMK dua periode yang dinilai efektif menekan angka kasus. Selain vaksinasi, kesiapan laboratorium veteriner juga menjadi prioritas utama.

“Jangan sampai ketika muncul kasus kita tidak siap melakukan deteksi. Ketersediaan reagen dan alat diagnostik menentukan cepat atau lambatnya respons kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, Agung menyampaikan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar pengendalian PHMS dilakukan maksimal demi menjaga fokus pemerintah pada ketahanan dan swasembada pangan.

Menjelang HBKN, stabilitas harga pangan strategis, termasuk sapi siap potong di kisaran Rp55.000 per kilogram berat hidup di tingkat peternak, juga menjadi perhatian utama.

“Pengendalian PHMS bukan hanya soal kesehatan hewan, tapi juga menjaga pasokan daging, susu, dan telur agar tetap aman dan stabil bagi masyarakat,” tutup Agung.