Kementan Perkuat WBS Demi Kawal Program Swasembada Pangan

Sekretaris Jenderal Kementan, Suwandi, menilai bahwa isu integritas tidak boleh dianggap sebagai agenda seremonial, melainkan prinsip kerja yang melekat dalam setiap langkah birokrasi.

 

Menurut Suwandi, pembenahan tata kelola di sektor pertanian menjadi syarat agar setiap program pemerintah menyentuh kebutuhan petani secara tepat dan transparan. 

 

“Integritas harus diimplementasikan dalam bentuk tindakan nyata di lapangan. Itu bukan hanya pedoman etis, tetapi standar kerja,” ujarnya pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Jakarta, Selasa (9/12/2025). 

 

 

Kementan kini memperkuat internalisasi nilai BerAKHLAK di seluruh unit kerja sebagai upaya membangun kultur pelayanan publik yang bersih. 

 

Suwandi menuturkan internalisasi nilai tersebut harus terus dilakukan agar aparatur kementerian bekerja sesuai amanah.

 

Untuk mempercepat penyelesaian masalah di lapangan, Kementan menyiapkan berbagai mekanisme pengawasan, termasuk kanal "Lapor Pak Amran" yang dapat digunakan masyarakat maupun pegawai untuk melaporkan dugaan penyimpangan program pertanian. 

 

Kanal tersebut, menurutnya, menjadi instrumen penting dalam meningkatkan respons cepat atas kendala implementatif.

 

Kementan juga memperkuat sistem whistleblowing, sistem pengendalian internal (SPI), serta zona integritas seperti Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). 

 

Ekosistem pengawasan ini diyakini mampu mendorong aparatur bekerja lebih transparan, terutama dalam pengelolaan anggaran publik.

 

“Sistem pengendalian harus dibangun terus menerus. Mencegah lebih baik daripada mengobati,” kata Suwandi menegaskan.

 

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto memberikan apresiasi terhadap langkah Kementan memperkuat budaya integritas. 

 

Dirinya mengingatkan bahwa ancaman korupsi, baik skala besar maupun kecil, harus dilawan dengan kesadaran kolektif. Ia mendorong semua pejabat dan pegawai untuk menjaga perilaku antikorupsi sehari-hari.

 

Setyo percaya bahwa percepatan reformasi tata kelola di Kementan sangat mungkin dilakukan. Bahkan, ia menyebut Kementan dapat mencapai tata kelola terbaik sebelum 2035 jika reformasi dilakukan konsisten. 

 

“Kalau ingin lebih transparan dan akuntabel, perilaku antikorupsi harus menjadi pedoman sepanjang tahun,” ujarnya.

 

Menurutnya, pegawai Kementan memiliki kontribusi besar dalam pembangunan pertanian nasional sehingga integritas harus ditanamkan sejak awal, terutama dalam mengantisipasi potensi konflik kepentingan yang mungkin muncul.

 

Peringatan Hakordia 2025 di Kementan diikuti lebih dari 900 peserta dari berbagai satuan kerja pusat dan daerah. 

 

Dalam kesempatan itu, Kementan kembali menegaskan komitmen memperkuat pelayanan publik agar setiap program swasembada pangan berjalan bersih, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan petani.