Ongkos Politik Pilkada Masih Tinggi, Wacana Sistem Tidak Langsung Kembali Mencuat

AKURAT.CO Tingginya ongkos politik dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada) dinilai masih menjadi persoalan serius yang berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia.

Biaya besar yang harus dikeluarkan kandidat sejak tahap pencalonan hingga pemungutan suara disebut berpotensi memicu praktik politik uang.

Pengamat politik Citra Institute, Yusak Farchan, menyoroti besarnya beban finansial yang ditanggung calon kepala daerah, bahkan sebelum memasuki masa kampanye.

“Perjalanan pilkada langsung sejak 2005 menunjukkan biaya politik yang tinggi. Kalau kita lihat tahapannya, ada empat fase krusial yang membuat kandidat mau tidak mau mengeluarkan biaya besar,” kata Yusak dalam diskusi bertajuk “Masa Depan Pilkada: Antara Aspirasi Rakyat dan Penataan Sistem Politik” di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Menurutnya, beban itu sudah muncul sejak proses kandidasi di partai politik. Kandidat harus menyiapkan dana signifikan untuk memperoleh dukungan partai, terlebih jika membutuhkan koalisi.

“Satu partai saja, dengan standar yang dianggap ‘aman’, bisa Rp300–Rp500 juta. Kalau harus menggandeng beberapa partai, tentu angkanya jauh lebih besar,” ujarnya.

Tahap berikutnya adalah kampanye. Dengan wilayah yang luas dan jumlah pemilih yang besar, kandidat dinilai sulit menjangkau seluruh konstituen secara langsung. Kondisi ini, kata Yusak, kerap memicu munculnya praktik politik uang sebagai jalan pintas.

Berdasarkan survei yang dilakukan lembaganya, metode kampanye yang paling disukai masyarakat adalah pertemuan tatap muka. Namun keterbatasan waktu membuat kandidat tidak mampu menjangkau semua pemilih.

“Belum lagi soal pembelian suara. Di beberapa daerah, harga satu suara bisa sangat mahal. Kalau ditotal, biaya menjadi wali kota atau bupati bisa mencapai puluhan miliar rupiah,” katanya.

Dalam diskusi yang sama, Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai wacana mengubah pilkada menjadi tidak langsung kerap dikaitkan dengan alasan efisiensi anggaran.

Menurutnya, jika pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, sejumlah tahapan teknis dapat dipangkas sehingga biaya penyelenggaraan bisa ditekan.

“Kalau bicara efisiensi, pilkada melalui DPRD memang akan memotong banyak proses, terutama biaya pemilihan langsung,” ujar Iwan.

Ia menyebut, berdasarkan alokasi anggaran tahun 2024, dana yang disiapkan untuk pilkada langsung mencapai sekitar Rp38,2 triliun. Besarnya anggaran tersebut tidak terlepas dari keterlibatan seluruh rakyat sebagai pemilih.

Meski demikian, Iwan mengingatkan bahwa sistem pilkada tidak langsung berpotensi membawa demokrasi kembali pada pola yang lebih elitis dan rentan transaksi politik.

Karena itu, pilkada langsung dinilai masih sejalan dengan semangat reformasi yang menekankan partisipasi publik.

Sementara itu, pengamat sosial Musni Umar menilai praktik politik uang dalam pilkada langsung telah merusak tatanan sosial masyarakat.

Ia menilai sebagian masyarakat menjadi terbiasa menerima pemberian dari kandidat menjelang pemungutan suara.

“Dalam pemilu, rakyat memilih kalau diberi uang. Jadi mau melalui DPRD atau langsung, tidak ada jaminan politik uang hilang. Tapi dalam pilkada langsung, masyarakat yang kondisi ekonominya masih lemah menjadi lebih rentan,” ujarnya.

Mantan Rektor Universitas Ibnu Chaldun itu pun berpendapat sistem pilkada tidak langsung lebih relevan untuk kondisi Indonesia saat ini. Ia mendorong pemerintah bersikap tegas apabila ingin melakukan perubahan sistem.

“Kalau ingin memperbaiki negeri ini, pembenahan harus dimulai dari atas. Kita harus tetap optimis. Kritik yang disampaikan bukan karena benci, tetapi karena ingin negeri ini menjadi lebih baik,” tegasnya.

Perdebatan mengenai sistem pilkada langsung dan tidak langsung pun kembali mengemuka. Di satu sisi, efisiensi dan pengendalian biaya menjadi pertimbangan penting.

Namun di sisi lain, partisipasi rakyat dan kualitas demokrasi tetap menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan.