PDIP Minta Prabowo Konsisten dengan Politik Bebas Aktif di KTT BoP Charter

AKURAT.CO PDIP berharap Presiden Prabowo Subianto tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif, di tengah rencana penandatanganan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace (BOP), yang disebut membutuhkan sekitar 8.000 pasukan dari Indonesia.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan Indonesia memiliki landasan historis dan ideologis yang kuat dalam memperjuangkan perdamaian dunia, khususnya terkait konflik di Timur Tengah.

"Ya kami mengharapkan agar Presiden Prabowo terus melanjutkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif, dan juga menggunakan momentum dari kekuatan solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika serta Amerika Latin yang pernah digalang oleh Indonesia, itu sebagai kekuatan yang efektif di dalam mengupayakan perdamaian abadi di Timur Tengah," kata Hasto usai acara Soekarno Run, di kawasan GBK Senayan, Jakarta, Minggu (15/2/2026).

Baca Juga: Israel Resmi Gabung BoP Charter, Indonesia Tetap Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

Dia menekankan bahwa prinsip politik bebas aktif bertujuan membangun persaudaraan dunia dan membebaskan bangsa-bangsa dari penjajahan.

"Karena prinsip-prinsip politik bebas aktif itu, itu bertujuan untuk membangun persaudaraan dunia. Agar dunia bebas dari berbagai bentuk penjajahan. Yang terjadi di Timur Tengah, agresi Israel terhadap Palestina, itu kan merupakan bentuk penjajahan," ujarnya.

Menurutnya, sistem internasional yang dinilai anarkis perlu diubah, termasuk melalui reformasi mekanisme di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dia menyoroti ketidakefektifan PBB akibat hak veto yang dimiliki negara-negara pemenang Perang Dunia II.

"Hanya PBB seringkali tidak efektif karena adanya hak veto. Padahal sistem internasional sudah berbeda. Hak veto itu kan diberikan kepada pemenang Perang ke II, kecuali Tiongkok itu atas perjuangan kita," jelasnya.

Hasto pun mendorong Indonesia mengambil peran kepemimpinan global, dengan menghidupkan kembali semangat Konferensi Asia-Afrika dan Dasasila Bandung sebagai prinsip hukum internasional dalam penyelesaian konflik Palestina–Israel.

Terkait wacana pengiriman pasukan di luar mekanisme PBB, Hasto menegaskan bahwa dalam tradisi Indonesia, misi perdamaian selalu ditempatkan di bawah mandat PBB.

Baca Juga: Indonesia Belum Bayar Iuran USD1 Miliar, Keanggotaan BoP Charter Belum Tetap

"Ya, dalam tradisi kita pengiriman pasukan, sejak dulu Pasukan Perdamaian itu kan selalu melalui PBB. Karena itulah lembaga yang memang kita bentuk untuk mengatur sistem internasional agar lebih berkeadilan," katanya.

Hasto menambahkan, bila PBB belum mampu menyelesaikan konflik, maka Indonesia seharusnya menggalang kekuatan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin di dalam forum PBB, bukan membentuk badan baru di luar mekanisme tersebut.

"Ketika PBB tidak berhasil menyelesaikan persoalan di Timur Tengah, maka kita harus menggalang bangsa-bangsa Asia-Afrika-Amerika Latin yang merupakan kekuatan mayoritas yang ada di PBB, bukan membentuk suatu badan baru yang di luar mekanisme PBB. Itu yang diharapkan oleh PDI Perjuangan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT BOP atau Dewan Perdamaian Gaza yang akan berlangsung 19 Februari 2026 di Amerika Serikat.

"Ada (undangannya)," kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Kendati begitu, menurut Prasetyo, Presiden Prabowo belum memutuskan untuk hadir dalam agenda perdana BoP. "Belum (diputuskan). Nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian," ujarnya.

Apabila nanti Presiden Prabowo menghendaki hadir, Prasetyo berharap kunjungan tersebut tidak hanya untuk menghadiri KTT BoP, tapi juga untuk menandatangani hasil negosiasi tarif antara Indonesia-AS.