Indonesia Belum Bayar Iuran USD1 Miliar, Keanggotaan BoP Charter Belum Tetap

AKURAT.CO Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menjelaskan mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Keanggotaan dalam forum tersebut bersifat tidak tetap, dan Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk menarik diri sewaktu-waktu. 

"Saat ini Indonesia resmi bergabung bersama 7 negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, UAE, dan Pakistan," kata Seskab melalui keterangannya, Rabu (4/2/2026). 

Sementara untuk dana sebesar USD1 miliar yang dikaitkan dengan keanggotaan BoP, Seskab mengatakan bahwa dana tersebut merupakan dana rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib. 

Baca Juga: Indonesia di BoP Charter Bukan Bentuk Pengkhianatan, Alwi Shihab: Kemerdekaan Palestina Harga Mati

Hingga saat ini, Indonesia belum memutuskan untuk membayar iuran tersebut. Hal ini membuat keanggotaan Indonesia dalam BoP belum bersifat permanen. 

"Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar," tuturnya. 

Lebih lanjut, Seskab Teddy menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan langkah konkret untuk terlibat langsung dalam upaya mengurangi peperangan di Palestina. "Bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Sugiono, menjelaskan iuran sebesar USD1 miliar atau Rp16,74 triliun dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) Charter akan digunakan untuk rekonstruksi Gaza. 

Dia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan siap berpartisipasi dalam keanggotaan. Dia tak menyebutkan secara gamblang soal apakah Indonesia akan membayar iuran itu atau tidak.

Baca Juga: PKB Dukung Langkah Diplomasi Prabowo, Termasuk Keanggotaan Indonesia di BoP Charter

"Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi. Ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya, bahwa menentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza, pada khususnya Palestina, termasuk upaya rekonstruksi," ungkap Sugiono saat ditemui di Kompleks Parlemen usai melakukan rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (27/1/2026).

Dia mengatakan, pembentukan BoP Charter bermula dari keinginan untuk menyelesaikan konflik di Gaza, termasuk untuk rekonstruksi. Namun, langkah ini tentunya membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit.

Untuk itu, iuran yang terkumpul dari negara anggota Dewan Perdamaian dibutuhkan untuk pemulihan Palestina. Nantinya, negara yang membayar iuran bakal dijadikan anggota permanen dari Dewan Perdamaian.