Perda Pembangunan Keluarga Disahkan, Atur Perlindungan Masyarakat hingga Pencegahan Stunting di Jakarta

AKURAT.CO DPRD Jakarta mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembangunan Keluarga, untuk mengintegrasikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan keluarga yang selama ini tersebar di sejumlah sektor.

Regulasi tersebut juga disiapkan untuk menjawab persoalan perkotaan yang berpotensi melemahkan ketahanan keluarga, mulai dari kerentanan ekonomi hingga kesehatan mental.

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR Jakarta di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (11/11/2026). Seluruh anggota dewan yang hadir menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Keluarga ditetapkan menjadi perda.

Baca Juga: Disney Run Jakarta 2026 Hadir di Indonesia, OCBC Ajak Keluarga Nikmati Pengalaman Lari Berbeda

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Jakarta, Basri Baco. Sebelum meminta persetujuan anggota dewan, dia menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme persetujuan secara lisan setelah laporan hasil pembahasan disampaikan.

"Permintaan persetujuan dari anggota dewan secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna didahului dengan penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan sebelumnya," ujar Baco.

Setelah laporan Bapemperda dibacakan, dia meminta persetujuan seluruh anggota dewan untuk menetapkan Raperda tersebut menjadi perda."Apakah Raperda tentang Pembangunan Keluarga untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dapat disetujui?" tanya Baco.

"Setuju," jawab anggota dewan serentak.

Persetujuan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen persetujuan bersama oleh pimpinan DPRD Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Dokumen selanjutnya diserahkan untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Di Balik Gelar Pahlawan Nasional 2026, Ada Kisah Haru Keluarga yang Tak Terlupakan

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jakarta, Abdul Aziz, mengatakan regulasi tersebut dibutuhkan agar pembangunan keluarga tidak lagi berjalan secara sektoral dan hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi.

Menurut dia, Jakarta menghadapi sejumlah persoalan perkotaan yang berdampak langsung terhadap ketahanan keluarga. Persoalan itu antara lain kerentanan ekonomi, keterbatasan hunian layak, tingginya angka perceraian, serta masalah psikososial dan kesehatan mental.

"Pembentukan Perda Pembangunan Keluarga merupakan kebutuhan mendesak untuk menghadirkan payung hukum yang mengintegrasikan perlindungan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga secara holistik di Jakarta," kata Aziz dalam laporan hasil pembahasan Raperda.