Jika Gibran Mundur dari Wapres, Inilah 8 Fasilitas Negara yang Akan Tetap Didapatkan

AKURAT.CO Mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden tidak selalu berarti kehilangan seluruh fasilitas yang selama ini melekat pada jabatan tersebut. Bahkan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, mantan Wakil Presiden tetap berhak menerima uang pensiun, biaya kesehatan keluarga, rumah kediaman, hingga kendaraan beserta pengemudinya.

Hal ini menjadi sorotan setelah muncul kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Jika pengunduran diri tersebut benar-benar terealisasi dan memenuhi ketentuan berhenti dengan hormat, Gibran berpotensi memperoleh sejumlah hak keuangan dan fasilitas negara meskipun masa jabatannya belum berakhir.

Salah satu hak yang menarik perhatian adalah pensiun pokok sebesar Rp20.160.000 per bulan. Selain itu, terdapat fasilitas lain yang dapat dinikmati setelah tidak lagi menjabat, mulai dari tunjangan, biaya rumah tangga, pelayanan kesehatan keluarga, rumah kediaman, kendaraan negara, hingga dukungan staf dan pengamanan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden. Peraturan ini tidak menetapkan masa jabatan minimal sebagai syarat memperoleh hak pensiun bagi pejabat yang berhenti dengan hormat.

Apakah Gibran Tetap Mendapatkan Fasilitas Negara Jika Mundur dari Wapres?

Gibran berpotensi tetap memperoleh fasilitas negara sebagai mantan Wakil Presiden apabila pengunduran dirinya dilakukan secara resmi dan masuk kategori berhenti dengan hormat. Hak tersebut mencakup pensiun pokok, tunjangan sesuai ketentuan, biaya rumah tangga, pelayanan kesehatan keluarga, rumah kediaman, kendaraan beserta pengemudi, staf, dan pengamanan.

Namun, perlu dipahami bahwa hingga Selasa, 10 November 2026, pengunduran diri Gibran belum resmi. Artinya, pembahasan mengenai fasilitas tersebut masih berkaitan dengan kemungkinan hukum apabila ia benar-benar berhenti dari jabatannya.

Isu ini mengemuka setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, Gibran disebut mendapatkan saran dari Prabowo untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Situasi tersebut membuat kemungkinan pengunduran diri Gibran masih menjadi perhatian publik. Sebab, keputusan berhenti dari jabatan Wakil Presiden bukan hanya berkaitan dengan persoalan politik, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap hak keuangan dan administratif setelah tidak lagi menjabat.

Mengapa Gibran Tetap Berhak atas Fasilitas Mantan Wakil Presiden?

Dasar hukum yang mengatur hak mantan Wakil Presiden adalah UU Nomor 7 Tahun 1978. Aturan tersebut memberikan sejumlah hak keuangan dan administratif kepada presiden maupun wakil presiden yang telah berhenti dari jabatannya dengan hormat.

Penjelasan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978 merinci tiga kategori pemberhentian yang termasuk berhenti dengan hormat, yakni:

1. Tidak dipilih atau diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir.

2. Berhenti atas permintaan sendiri.

3. Tidak dapat lagi menjalankan kewajiban karena suatu sebab.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengunduran diri atas permintaan sendiri termasuk kategori berhenti dengan hormat. Dengan demikian, apabila Gibran mengajukan pengunduran diri secara resmi dan memenuhi ketentuan tersebut, ia berpotensi memperoleh hak sebagaimana diatur untuk mantan Wakil Presiden.

Hal penting lainnya adalah UU Nomor 7 Tahun 1978 tidak mencantumkan persyaratan masa jabatan minimal untuk memperoleh hak pensiun. Artinya, ketentuan tersebut tidak secara khusus membedakan pejabat yang menyelesaikan masa jabatan penuh dengan pejabat yang berhenti atas permintaan sendiri.

Dalam konteks Gibran, ia mulai menjabat sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Meski masa jabatannya belum selesai, lamanya masa jabatan bukan persyaratan minimal yang disebutkan dalam ketentuan tersebut.

Namun, hak berdasarkan undang-undang tetap harus dibedakan dari proses administrasi pencairan maupun penyediaan fasilitas. Beberapa fasilitas, terutama rumah kediaman, memiliki ketentuan teknis tersendiri.

Baca Juga: Gibran Dikabarkan Ingin Mundur, Bagaimana Islam Mengatur Pengunduran Diri Pemimpin?

Baca Juga: Nama Alternatif Bukan Politisi Ini Diusulkan untuk Gantikan Gibran

Berapa Uang Pensiun Gibran Jika Mundur dari Wapres?

Salah satu fasilitas yang paling jelas nominalnya adalah pensiun pokok sebesar Rp20.160.000 per bulan. Nilai tersebut setara dengan 100 persen dari gaji pokok terakhir Wakil Presiden sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978.

Gaji pokok Wakil Presiden sebesar Rp20.160.000 per bulan merupakan empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara sebesar Rp5.040.000. Besaran gaji pokok tersebut tidak berubah sejak 2001.

Jika Gibran resmi berhenti dengan hormat, perhitungan hak pensiun pokoknya dapat digambarkan sebagai berikut:

Dengan demikian, dalam setahun Gibran berpotensi menerima uang pensiun pokok sebesar Rp241.920.000.

Angka tersebut belum termasuk tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri maupun fasilitas lain yang ditanggung negara.

Mengapa Penghasilan Gibran Turun Setelah Tidak Menjabat?

Ketika masih aktif sebagai Wakil Presiden, Gibran menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan. Berdasarkan nominal dalam narasi sumber, gaji pokoknya sebesar Rp20.160.000, sedangkan tunjangan jabatan mencapai Rp22.000.000 per bulan.

Jika kedua komponen tersebut dijumlahkan, total penghasilan bulanan dari negara mencapai Rp42.160.000.

Namun, setelah berhenti dari jabatan, tunjangan jabatan tidak lagi dibayarkan. Penghasilan rutin berupa pensiun pokok menjadi Rp20.160.000 per bulan, atau turun sekitar 52 persen dibandingkan total penghasilan ketika masih menjabat.

Perbedaan ini penting karena uang pensiun bukan berarti mantan Wakil Presiden tetap menerima seluruh penghasilan yang diperoleh selama menduduki jabatan.

Ada perubahan status dari pejabat aktif menjadi mantan pejabat negara. Hak keuangannya pun mengikuti ketentuan yang berbeda.

Kapan Pensiun Mulai Dibayarkan?

Pensiun pokok mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah pejabat berhenti dari jabatannya.

Sebagai ilustrasi, apabila seorang Wakil Presiden resmi berhenti pada bulan November, pembayaran pensiun berdasarkan ketentuan tersebut dimulai pada bulan Desember.

Pembayaran pensiun juga tidak berarti berlangsung tanpa pengecualian. Hak tersebut dihentikan apabila penerima meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi Presiden maupun Wakil Presiden.

Apabila penerima pensiun meninggal dunia, pasangan yang ditinggalkan berhak memperoleh pensiun janda atau duda sebesar 50 persen dari pensiun pokok.

Dengan menggunakan nominal pensiun Gibran, pasangan yang memenuhi ketentuan tersebut berpotensi menerima Rp10.080.000 per bulan.