Dalih Tuduhan Ketua Dewan Etik PERKI Gugur Satu per Satu

AKURAT.CO Tim hukum Prof. Dr. dr. Dasaad Mulijono, Sp.JP(K), yang dikoordinasikan Rustiwahyuni, S.H., membantah hak jawab Ketua Dewan Etik PERKI, dr. Muhammad Munawar, yang dimuat media pada 6-7 November 2026 lalu.

Menurut tim, sanksi etik terhadap Prof. Dasaad dijatuhkan tanpa wewenang, tanpa aduan pasien, tanpa landasan hukum, dan tanpa pembelaan yang layak.

Pertama, dalih “proses kelembagaan” dinilai sekadar tameng. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menempatkan penegakan disiplin pada Majelis Disiplin Profesi (MDP), sedangkan dewan etik perhimpunan hanya membina dan mengawasi.

Baca Juga: Rebah di Sesi Latihan, Vincent Kompany Diperkirakan Absen Pimpin Bayern Munchen Hitungan Minggu

Dengan berlindung di balik alasan kelembagaan, dr. Munawar dinilai merampas kewenangan MDP: menggelar sidang disiplin dan menjatuhkan sanksi disiplin berlabel etik.

Sidang in absentia itu digelar setelah dua kali pemanggilan, padahal ketentuan organisasi mensyaratkan tiga kali. Prof. Dasaad absen dengan surat alasan karena di forum pertama ia dirundung, ditolak didampingi kuasa hukum, dan dilarang merekam.

Kedua, Pasal 305 ayat (1) UU Kesehatan menentukan bahwa pengaduan disiplin diajukan pasien atau keluarganya, bukan sejawat. Permohonan dr. Munawar saat ini ke Mahkamah Konstitusi (Perkara 332/PUU-XXIV/2026) agar sejawat dapat mengadu dinilai membuktikan ia menyadarinya.

"Menurut tim, keenam pasien menyatakan kepada penyelidik Bareskrim bahwa mereka tidak pernah meminta second opinion, keberatan rekam medisnya dipakai tanpa izin, dan mendukung Prof. Dasaad. Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, menilai pemakaian rekam medis tanpa izin itu berpotensi membuka dugaan pidana baru," ujar Rustiwahyuni, S.H selaku Koordinator Tim Hukum Prof. Dr. dr. Dasaad Mulijono, Sp.JP(K).

Ketiga, sebelum SK tertanggal 21 Januari 2026 terbit, Dewan Etik PERKI telah bertemu MDP, yang tidak menemukan pelanggaran disiplin. Hal ini dinilai menunjukkan bahwa dr. Munawar menyadari pelanggaran disiplin itu tidak ada, tetapi tetap menerbitkan SK yang isinya sejatinya sanksi disiplin.

SK itu tidak pernah diserahkan kepada Prof. Dasaad dan baru muncul di PTUN pada Mei 2026. Jika SK itu berkekuatan hukum, mengapa permohonan Serkom KT Intervensi baru ditolak pada 15 Juni 2026, bukan saat SK terbit?

Keempat, alih-alih pembinaan, Prof. Dasaad menghadapi tuduhan, perundungan, dan ancaman penamatan karier dalam forum 15 Desember 2025. Ancaman itu dinilai terwujud dalam rekomendasi SK untuk menolak Serkom KT dan mencabut sertifikat kompetensi spesialisnya, yang berarti mengakhiri kariernya. Pembelaan justru datang dari PB IDI dan MKEK setelah perkara dilimpahkan pada Juli 2026. Dugaan penyalahgunaan wewenang ini kini diselidiki Bareskrim Polri.