Polarisasi Kekuatan Politik Diprediksi Tak Banyak Berubah, Koalisi Permanen Jadi Tantangan Demokrasi

AKURAT.CO Analis politik dari Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana, memprediksi, kekuatan partai politik di Indonesia ke depan akan tetap terpolarisasi dalam bentuk yang mirip dengan kondisi saat ini.
Menurutnya, jika koalisi partai-partai pendukung pemerintahan yang dominan saat ini terus bertahan dalam jangka panjang, bukan tidak mungkin akan muncul dorongan menuju penggabungan partai atau terbentuknya partai dominan.
"Jika kekuatan politik yang mendukung pemerintahan terus solid dan dominan, apakah ini akan mendorong fusi partai atau justru memperkuat partai yang lebih besar?" ujar Aditya, Minggu (16/2/2025).
Namun, ia mengingatkan, hal tersebut dapat berdampak negatif bagi demokrasi Indonesia yang semakin rapuh.
Koalisi permanen memang dapat memudahkan harmonisasi antara eksekutif dan legislatif, tetapi hal ini bertentangan dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia, di mana kekuasaan eksekutif dan legislatif tidak harus berasal dari partai yang sama.
Baca Juga: SK Ilegal Beredar, Jerry Sambuaga Diduga Melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi DPP AMPI
Dalam sistem parlementer, konsep koalisi permanen lebih relevan karena pemerintahan sangat bergantung pada dukungan parlemen.
Oleh karena itu, Aditya mempertanyakan apakah wacana koalisi permanen ini akan berujung pada perubahan sistem pemerintahan di Indonesia.
Sejak pemilihan presiden langsung diberlakukan pada 2004, hampir semua partai politik cenderung menghindari komitmen untuk berkoalisi secara permanen.
Biasanya, koalisi hanya bersifat sementara, terbentuk untuk kepentingan Pilpres, dan setelahnya partai-partai lebih memilih hanya menjadi pendukung pemerintah tanpa ikatan resmi dalam jangka panjang.
Menurut Aditya, fleksibilitas ini memberi ruang bagi partai untuk bermanuver secara strategis demi keuntungan politik masing-masing.
Namun, jika koalisi pendukung Presiden Prabowo tetap solid dalam jangka panjang, akan menarik untuk melihat bagaimana partai-partai menyesuaikan sikap mereka yang selama ini cenderung pragmatis.
"Sistem politik kita adalah sistem multipartai dengan berbagai ideologi dan kepentingan yang menyertainya. Saya percaya dinamika ini merepresentasikan keberagaman kelompok dalam masyarakat kita," kata Aditya, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting.
Baca Juga: Raisa Akui Senang Jika Putrinya Bisa Mengerjakan Banyak Project di Sekolahnya
Dengan realitas ini, ia menegaskan bahwa keberlanjutan koalisi di masa mendatang akan menjadi ujian bagi demokrasi Indonesia, apakah tetap membuka ruang bagi dinamika politik yang sehat atau justru mengarah pada dominasi kekuatan tertentu.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Eks Ketua KY Soroti Putusan MK soal Ijazah Gibran: Tidak Menemukan Bukti Bukan Berarti Terbukti
- 2Kalender Jawa 12 Oktober 2026: Watak Weton Senin Pahing Dikenal Tegas dan Punya Cita-Cita Tinggi
- 3Kontak Tembak di Papua Barat Daya, Komandan Operasi OPM Dikabarkan Tewas
- 4Prediksi Lens vs Sporting CP 13 Oktober 2026: Skor, H2H, dan Susunan Pemain
- 5Kalender Jawa 13 Oktober 2026: Watak Weton Selasa Pon, Setia tetapi Mudah Cemburu
- 6Prediksi Skor Sabah FK vs Slavia Praha 13 Oktober 2026: Siapa yang Diunggulkan?
- 7Zelensky: Jika Trump dan Putin Menginginkan Pemilu di Ukraina, Syaratnya Gencatan Senjata 60 Hari
- 8Harimau Siberia Tewaskan Pengunjung di Inggris, Berakhir Disuntik Mati?
- 9Kata Gibran Terkait Survei Celios: Kritik Harus Dijawab dengan Kerja Lebih Baik
- 10KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Nusron Wahid Pekan Ini








