Mendagri Dukung Usulan Presiden Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap usulan Presiden RI Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh DPRD tanpa melalui Pilkada Serentak.

Menurut Tito, sistem ini dapat memangkas biaya besar yang selama ini menjadi beban dalam proses pemilihan kepala daerah.

"Saya sepakat. Kita semua bisa melihat bagaimana besarnya biaya Pilkada. Belum lagi berbagai konflik yang sering terjadi di sejumlah daerah. Dari dulu, saya sudah menyarankan pilkada asimetris, salah satunya melalui DPRD," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

Tito menegaskan, usulan ini bukan berarti menghilangkan prinsip demokrasi. DPRD, sebagai badan legislatif, telah dipilih langsung oleh rakyat.

Baca Juga: KPK: Ada Yayasan yang Tak Berhak Terima Aliran Dana CSR BI

Karena itu, pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga merupakan bentuk demokrasi, yakni demokrasi perwakilan.

"Demokrasi itu ada dua: langsung dan perwakilan. Kalau DPRD yang memilih, itu tetap demokrasi karena mereka adalah perwakilan rakyat. Ke depan, kita akan kaji bersama akademisi, partai politik, dan Kementerian Dalam Negeri," jelasnya.

Mendagri juga memastikan bahwa usulan ini akan dibahas lebih mendalam, terutama karena revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.

"Kajian ini perlu dilakukan secara komprehensif. UU Pemilu dan Pilkada sudah masuk Prolegnas. Sebelum diputuskan, kami akan adakan rapat-rapat intensif untuk mencari formulasi terbaik," tambah Tito.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengkritik tingginya biaya dalam penyelenggaraan Pilkada langsung.

Hal ini ia sampaikan saat menghadiri puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Baca Juga: Pramono Anung Bakal Libatkan Ketua DPRD Jakarta Siapkan Transisi Kepemimpinan

"Kita harus berani mengakui bahwa sistem ini terlalu mahal dan perlu diperbaiki. Banyak negara lain, seperti Malaysia, Singapura, dan India, menggunakan sistem di mana DPRD yang memilih kepala daerah. Itu lebih efisien," ungkap Prabowo.

Ia juga menekankan pentingnya mencari sistem politik yang lebih sederhana dan ekonomis untuk memastikan anggaran negara dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan rakyat.

"Di negara-negara tetangga, sekali memilih anggota DPRD, DPRD itulah yang bertugas memilih gubernur atau bupati. Efisien, tidak menghabiskan banyak biaya," tandasnya.

Usulan ini diharapkan dapat menciptakan sistem politik yang lebih efektif, hemat biaya, dan tetap menjaga esensi demokrasi.

Pemerintah dan DPR diimbau untuk mempertimbangkan berbagai masukan sebelum mengambil keputusan terkait perubahan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia.