Pengamat: Gus Miftah dan Adita Irawati Perlu Dievaluasi dari Jabatan Mereka

AKURAT.CO Pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga, menilai Utusan Khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah, dan Juru Bicara Kepresidenan, Adita Irawati, layak dievaluasi dari jabatannya.

Hal ini disebabkan blunder komunikasi keduanya yang dinilai tidak bijak dalam memilih diksi.

Diketahui, Gus Miftah sempat menuai kontroversi karena menggunakan kata goblok saat menanggapi penjual es teh, sementara Adita mengundang kritik karena menyebut istilah rakyat jelata saat memberikan tanggapan terkait kasus tersebut.

“Pilihan diksi itu menunjukkan minimnya wawasan Adita dan Miftah tentang aspek psikologis, sosiologis, budaya, dan etika masyarakat Indonesia. Akibatnya, keduanya alpa dalam memahami sensitivitas masyarakat,” ujar Jamiluddin di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Jamiluddin mengungkapkan, komunikasi yang dilakukan Gus Miftah dan Adita mengabaikan aspek empati dan hubungan antarmanusia.

Baca Juga: Hormati Prabowo, Gus Miftah Mengundurkan Diri dari Utusan Khusus Presiden

“Komunikasi mereka terkesan menonjolkan ketidaksetaraan, seolah-olah memosisikan diri lebih tinggi dari audiensnya. Hal ini tergambar jelas dari diksi yang digunakan," jelasnya.

Sebagai pejabat yang dekat dengan Presiden Prabowo Subianto, Jamiluddin menilai seharusnya mereka mencerminkan karakter dan kepentingan presiden, yang dikenal mengedepankan penghormatan kepada rakyat.

“Sayangnya, Adita dan Miftah tampaknya menggunakan gaya komunikasi yang jauh dari gaya komunikasi Presiden Prabowo, yang selalu meninggikan derajat rakyatnya,” tambah Jamiluddin.

Agar kesalahan serupa tidak terulang, Jamiluddin menyarankan evaluasi terhadap jabatan keduanya.

Ia menekankan pentingnya mengganti pejabat yang dinilai tidak memenuhi kriteria agar tidak menjadi beban bagi presiden.

Baca Juga: Kapolri Paparkan Strategi Pemberantasan Narkoba, Ajak Influencer Jadi Duta Anti Narkoba

“Hal ini penting dilakukan agar utusan khusus dan jubir kepresidenan tidak merusak reputasi presiden. Tugas mereka seharusnya adalah membangun dan menjaga citra presiden, bukan sebaliknya," pungkas Jamiluddin.