Setahun Pemerintahan Prabowo: Konsolidasi Politik dan Komitmen Membangun Kemandirian Nasional

AKURAT.CO Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah dinamika politik dan kebijakan publik menjadi sorotan.

Mulai dari upaya merangkul berbagai kekuatan politik, menjaga ritme kerja pemerintahan, hingga mempertahankan kepercayaan publik.

Pengamat Politik Citra Institute, Efriza, menilai langkah awal Presiden Prabowo dalam membangun konsolidasi kekuasaan dilakukan dengan menggandeng berbagai partai, termasuk PDI Perjuangan (PDIP). Namun, strategi itu dinilai belum berjalan sepenuhnya efektif.

“Di awal pemerintahan, Prabowo mencoba melakukan konsolidasi besar-besaran dengan menggandeng PDIP. Namun, pada praktiknya, konsolidasi yang terlalu luas justru memperlambat kinerja,” kata Efriza, Rabu (15/10/2025).

Ia menilai reshuffle kabinet yang dilakukan pada September lalu menjadi bukti bahwa strategi politik tersebut masih mencari bentuk yang ideal.

Lebih lanjut, Efriza menilai bahwa seiring berjalannya waktu, Prabowo mulai menunjukkan kemandirian politiknyadan berusaha melepaskan diri dari bayang-bayang pemerintahan sebelumnya.

Baca Juga: Waspadai Politik Adu Domba Berkedok Agama di Media Sosial

“Prabowo ingin membuktikan bahwa ia bukan sekadar penerus atau bayangan dari Pak Jokowi. Ia mulai menunjukkan arah dan gaya kepemimpinannya sendiri,” ujarnya.

Selain aspek politik, Efriza juga menyoroti Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut masih menghadapi sejumlah persoalan dalam perencanaan maupun implementasi di lapangan.

“Pemerintah terlalu fokus pada angka capaian, tetapi lupa menjaga kualitas dan efektivitas. Ketika TKD (Transfer ke Daerah) dipotong untuk mendukung program MBG yang belum matang, daerah justru menjadi korban,” jelasnya.

Menurutnya, salah satu tantangan terbesar pemerintahan Prabowo selama setahun terakhir adalah lemahnya manajemen krisis, terutama dalam menghadapi gejolak sosial pada Agustus lalu yang diwarnai aksi demonstrasi dan kerusuhan di beberapa daerah.

“Peristiwa di Agustus itu seharusnya bisa dicegah. Kejadian itu menunjukkan lemahnya kemampuan pemerintah dalam membaca situasi dan meredam krisis sosial,” kata Efriza.

Ia juga memprediksi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo mengalami penurunan dibandingkan awal masa jabatan.

“Jika pada 100 hari pertama kepuasan publik mencapai sekitar 80 persen, kini angkanya diperkirakan menurun. Pemerintahan Prabowo terlihat lamban beradaptasi, dan respons terhadap isu publik belum cukup cepat serta terkoordinasi,” ujarnya.

Efriza menekankan, tantangan ke depan bagi Presiden Prabowo adalah memperkuat loyalitas internal kabinet, meningkatkan kemampuan manajemen krisis, dan memastikan program prioritas berjalan tepat sasaran.

Baca Juga: Hotman Paris Kecewa Jusuf Hamka Banyak Jawab Tidak Tahu dalam Sidang, Gugatan PT CMNP Salah Pihak

“Pemerintahan ini harus lebih disiplin, responsif, dan fokus pada janji visi-misi yang telah disampaikan kepada rakyat,” tegasnya.