AKURAT.CO Bungkamnya Kaesang Pangarep soal dugaan gratifikiai fasilitas jet pribadi akan memberikan dampak negatif terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai, nama baik PSI tercoreng jika Kaesang tak kunjung mengklarifikasi dan membiarkan isu tersebut terus berembus.
"PSI selama ini dianggap partai baru yang punya semangat baru dan gagasan yang hebat untuk negeri. Tetapi perilaku Kaesang akan membuat masyarakat merasa PSI tidak punya nilai-nilai luhur yang peduli dengan rakyat," jelasnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/9/2024).
"Tentu, klarifikasi Kaesang akan menjadi hal baik bagi wajah dan rekam jejak PSI ke depannya," sambung Efriza.
Baca Juga: Bolehkah Orang Islam Mendengarkan Pembacaan Kitab Injil?
Di sisi lain, penggunaan jet pribadi juga dinilai sebagai suatu langkah yang kurang elok.
Mengingat, Kaesang merupakan ketua umum dari partai yang selalu menggembar-gemborkan menyuarakan aspirasi masyakarat kecil.
"Di kala rakyat makin susah dengan beban hidupnya dan harus berjuang ekstra keras untuk menyambung hidup sedangkan Kaesang sebagai Ketua Umum PSI malah hidupnya hedonis," ujarnya.
Efriza meyakini, sikap hedonis Kaesang dapat memunculkan persepsi negatif di masyarakat.
Bukan tidak mungkin jika masyarakat menganggap apa yang diraih Kaesang saat ini adalah pemanfaatan atas kekuasaan yang dimiliki orang tuanya, Presiden Joko Widodo.
"Artinya, Kaesang sebagai anak Presiden dan ketua umum partai tidak memberikan contoh yang baik dalam gaya hidup. Minimal Kaesang bersimpatik kepada masyarakat dengan pola hidup sederhananya, bukan seperti sekarang bertingkah polah bahwa ia bebas melakukan apapun karena anaknya presiden," jelasnya.
Baca Juga: Bakal Liburan Bareng Anak-anak, Maia Estianty Pilih London Demi Syifa Hadju
Sebelumnya, Kaesang bungkam saat ditanya mengenai dugaan gratifikasi jet pribadi.
Tidak hanya itu, keberadaan Kaesang juga sebelumnya tidak diketahui oleh siapapun, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hendak mengirim surat untuk klarifikasi.
