DPRD Jakarta Borong Baju Dinas Rp1,8 Miliar, KPK Diminta Segera Audit Investigasi

AKURAT.CO Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik penggunaan anggaran sebesar Rp1,8 miliar oleh DPRD DKI Jakarta untuk keperluan pakaian dinas di akhir tahun 2023 lalu.

Dia curiga, anggaran sebesar itu tercium indikasi rasuah, sebab tidak masuk akal jika hanya untun pakaian dinas saja bisa sampai miliaran.

"Kami meminta kepada KPK menggandeng auditor negara untuk menelisik realisasi anggaran sebesar Rp1,8 miliar untuk pakaian dinas dan atribut baru anggota dewan DPRD DKI Jakarta," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (17/5/2024).

Baca Juga: Peringati HUT Sumsel ke-78 Tahun, Agus Fatoni Paparkan Berbagai Capaian dan Prestasi pada Paripurna DPRD Sumsel

Dia menjelaskan, jika disimulasikan anggaran sebesar Rp1,8 miliar lalu dibagi-bagi kepada 106 anggota DPRD DKI. Maka setiap anggota dewan akan mendapat harga baju baru atau pakaian dinas dan atribut sebesar Rp17 juta lebih untuk satu orang.

"Dan harga baju baru ini sudah terlalu, alias tidak masuk akal bagi orang orang yang waras. Dan jatah baju baru anggota DPRD ini sungguh sangat lucu. Masa sih, seorang anggota dewan sudah punya gaji gede dan fasilitas pendukung lainnya, tidak punya duit untuk beli pakaian dinas beserta artibutnya," beber Uchok.

"Atau mentang-mentang mereka punya otoritas dalam mengelola anggaran daerah, bisa seenak saja membuat program dan anggaran buat diri sendiri untuk membeli baju baru dari APBD DKI Jakarta sesuai dengan selera mereka," sambungnya.

Baca Juga: Polusi Udara Kian Mengkhawatirkan, Komisi B DPRD DKI Beberkan Dampak Armada Bus Pakai BBM

Dia menyebut, anggota DPRD DKI Jakarta sangat tidak punya malu, memakai uang negara untuk belanja pakaian dinas yang harusnya bisa dibeli pakai uang gaji bulanan mereka.

"Dan kelakuan DPRD seperti ini benar-benar tidak punya rasa malu. Pengen fasilitas apapun tanpa malu-malu tinggal ambil dari uang negara. Padahal yang namanya duit negara bukan punya anggota dewan. Tetapi duit negara itu, ya punya rakyat," tegasnya.

"Pentingnya kehadiran auditor negara untuk segera melakukan audit investigasi atas baju baru anggota dewan ini. Dengan audit investigasi agar bisa membongkar kualitas, jumlah dan harga perstel baju baru tersebut untuk menjaga uang negara tidak bocor, bocor, bocor," pungkasnya.