Ganjar Kerap Kritik Wacana Prabowo Soal Tambah Kementerian, Jerry Massie: Jadi Pengamat Saja

AKURAT.CO Kritikan mantan Capres Ganjar Pranowo terhadap wacana Presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk menambah jumlah kementerian dianggap kurang tepat.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai, semestinya Ganjar bisa menghargai apapun yang menjadi keputusan Prabowo dalam menyusun kabinetnya sendiri.

Jerry lantas menilai Ganjar memang lebih cocok untuk menjadi pengamat ketimbang menjadi capres. Sebab, Ganjar kerap mengurusi apa yang bukan urusannya.

Baca Juga: Ganjar Pilih Jadi Oposisi, Prabowo: Silahkan Jadi Penonton di Pinggir Jalan, Jangan Mengganggu

"Bahasanya enggak cocok jadi capres, mending jadi pengamat saja, karena dia enggak ngerti apa yang menjadi kewenangan presiden," kata Jerry kepada wartawan, Sabtu (11/5/2024).

Jerry menegaskan, Prabowo sebagai presiden terpilih sudah sewajarnya memiliki keleluasaan untuk menyusun formasi pemerintahannya. Termasuk dalam hal menambah atau mengurangi jumlah kabinet.

"Nomenklatur Mentri dapat dirubah. Melihat kondisi baik dan tidak, mana yang penting dan tidak penting. Saya rasa Ganjar tidak perlu mengurus itu, karena itu adalah haknya yang memenangkan pilpres," ujarnya.

Menurutnya, apa yang disampaikan Ganjar tidak bisa dikategorikan sebagai masukan yang positif. Sebaliknya, justru sebagai kritikan yang dapat mengganggu.

"Prabowo suka mendengar masukan yang baik tapi bukan menggangu. Saya kira Ganjar ini mulai menggangu barangkali dia masih sakit hati akibat kalah pilpres. Untuk kabinet serahkan saja pada Prabowo tak perlu intervensi segala," tukasnya.

Baca Juga: Ganjar Kritisi Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kabinet, Dasco: Itu Kan Hak Pemenang

Sebelumnya, eks capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mengatakan, penambahan jumlah kabinet tidak bisa dilakukan jika tanpa merevisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Sebab, dalam UU tersebut sudah diatur dengan jelas bahwa jumlah kementerian negara ada 34.

Namun, Ganjar berani memastikan bahwa Prabowo-Gibran akan melakukan upaya politik akomodatif di pemerintahannya.

"Semua alasan sangat mungkin tapi kecurigaan publik pasti mengarah ke sana. Wong sudah ada UU-nya kok, mau apa lagi? Tapi saya paham karena saya politisi saya sangat paham pasti politik akomodasi pasti dilakukan," kata Ganjar di Jakarta, Rabu (8/5/2024).