Wacana Usulan Hak Angket Diprediksi Batal, Ini Alasannya

AKURAT.CO Wacana penggunaan hak angket DPR RI yang digulirkan calon presiden (Capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo diprediksi akan batal terlaksana.

Sebab, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengantisipasi serangan kubu Ganjar-Mahfud dengan melakukan konsolidasi para ketua umum partai politik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan, pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh sebagai bukti konkret. Belum lagi, masuknya Demokrat ke kabinet menjadi salah satu kekuatan baru pada sisa pemerintahan Jokowi.

Baca Juga: Hak Angket Terlalu Politis, Pileg Juga Banyak Kecurangan Tapi Diam Saja

"Kita lihat hak ini akan gembos dan tidak akan jalan. Karena kita sama-sama tahu pak Surya Paloh pernah bertemu dengan pak Jokowi," kata Ujang saat dihubungi Akurat.co, Selasa (27/2/2024).

Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia itu menilai, wacana penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terus bergulir sebatas isu saja. Terlebih, dalam konteks ini, partai politik pendukung Ganjar yakni PDI Perjuangan dan PPP belum secara tegas menyatakan penggunanan hak angket.

"Sampai hari ini hak angket itu hanya menjadi isu, hanya menjadi wacana yang tidak akan terealisasi. Karena kubu 01 juga tidak ada mau melihat DPR ada kegaduhan," jelasnya.

Selain itu, baik Surya Paloh dengan NasDem dan Muhaimin Iskandar bersama PKB sudah dipastikan menginginkan suasana politik yang damai pasca Pilpres.

"Jiwa negarawannya akan muncul untuk tidak mendorong hak angket di parlemen Senayan," tandasnya.