Bupati Pati Lengser, Menggali Fungsi Hak Angket DPRD dalam Pengawasan Daerah

AKURAT.CO Dalam sistem pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran krusial sebagai lembaga pengawas.

Salah satu instrumen pengawasan yang paling strategis adalah hak angket DPRD.

Secara sederhana, hak angket DPRD adalah hak yang dimiliki oleh dewan untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi masyarakat, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mengapa hak ini begitu penting? Karena hak ini menjadi mekanisme vital untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kinerja eksekutif, dalam hal ini kepala daerah beserta jajarannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hak angket DPRD ini merupakan salah satu dari tiga hak utama yang dimiliki oleh DPRD, selain hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat. Hak angket ini hanya dapat diusulkan dan disetujui oleh anggota DPRD, bukan oleh pihak di luar lembaga legislatif. Lalu, bagaimana prosesnya dimulai?

Baca Juga: Ketua Pansus Hak Angket Haji DPR: BPKH Bukan Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Kisruh Kuota Haji

Prosedur dan Alasan Penggunaan Hak Angket DPRD

Penggunaan hak angket tidak bisa sembarangan. Ada beberapa syarat dan prosedur yang harus dipenuhi. Berikut adalah beberapa poin penting terkait penggunaan hak ini:

Tujuan: Menyelidiki kebijakan Pemerintah Daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengusul: Minimal 10 atau 15 anggota DPRD, tergantung jumlah keseluruhan anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 fraksi.
Mekanisme: Usulan hak angket diajukan dalam Rapat Paripurna DPRD. Jika disetujui, DPRD akan membentuk panitia khusus untuk melakukan penyelidikan.
Hasil: Hasil penyelidikan panitia akan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD. Hasil ini bisa berupa rekomendasi untuk mengambil langkah-langkah tertentu terhadap kepala daerah.

Pada dasarnya, hak angket DPRD merupakan wujud nyata dari mekanisme check and balances dalam pemerintahan daerah.

Dengan hak ini, DPRD dapat mengawasi dengan lebih efektif dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah benar-benar berpihak kepada rakyat.

Baca Juga: Puan Tak Dukung Hak Angket, Bentuk Protes Karena PDIP Lebih Pilih Usung Ganjar?

Dampak dan Pentingnya Hak Angket Bagi Masyarakat

Ketika hak angket DPRD digunakan, dampaknya tidak hanya terasa di internal pemerintahan, tetapi juga bagi masyarakat luas. Hak ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan kejelasan mengenai suatu kebijakan yang dipertanyakan.

Selain itu, hak angket DPRD juga menjadi alarm bagi eksekutif untuk selalu bertindak sesuai koridor hukum dan memperhatikan kepentingan publik. Jika kepala daerah terbukti menyalahi aturan, hasil penyelidikan ini dapat menjadi dasar untuk hak menyatakan pendapat, yang berujung pada usulan pemberhentian kepala daerah.

Sebagai contoh aktual, DPRD Kabupaten Pati kini telah resmi menggunakan hak angket sebagai langkah awal untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Bupati Pati.

Sebagai tindak lanjut, DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran dan kebijakan bupati yang dianggap merugikan masyarakat serta melanggar aturan. Proses ini memperlihatkan bagaimana hak angket menjadi instrumen pengawasan politik yang nyata dan efektif dalam mengontrol kekuasaan eksekutif di tingkat daerah.

Dwi Arya Rahmansyah Ramadhan (Magang)