Petaka Demokrasi Dimulai dari Partai Politik

AKURAT.CO Demokrasi yang membutuhkan partai politik (parpol), sebagai salah satu pilarnya, terasa rapuh karena kegagalan elite berdemokrasi. Tidak terdengar berlebihan kalau muncul kesimpulan petaka demokrasi dimulai dari parpol yang tak mampu melaksanakan praktiknya.

Secara sarkastis, aktivis 1978, S Indro Tjahyono, menyebut pelaksanaan  pemilu yang berjalan langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dengan prinsip jujur dan adil (jurdil) sebatas ilusi. Parpol bahkan tak mampu melakukan perubahan-perubahan paling fundamental untuk menegakkan pemilu.

“Betulkah parpol menyebabkan perubahan? Kalau kita usut, enggak ada, parpol, enggak bikin perubahan apa-apa. Jadi sepanjang sejarah itu kita tidak temui tradisi politik yang bisa disebut demokrasi itu, belum ada,” kata Indro, dalam diskusi bertajuk “Ilusi Pemilu dan Demokrasi: Berpolitik, Bernegara, Berkonstitusi" yang digelar di Kantor Para Syndicate, Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Baca Juga: Debat Perdana Gagal Jadi Forum Capres Sampaikan Konsep Penguatan Demokrasi

Dia menganggap demokrasi dengan pelaksanaan pemilu sebagai wujudnya tidak pernah terjadi di Indonesia. Demokrasi sebatas bahasa yang tidak teraplikasi dalam kehidupan bernegara.

Demokrasi, lanjutnya, menitikberatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kenyataannya, elite yang memegang kekuasaan tertinggi sementara rakyat menjadi korban manipulasi

“Sebenarnya ada atau tidak demokrasi, memang enggak ada demokrasi itu, karena indikator-indikator demokrasi kita ini enggak jelas, kita ngomong demokrasi praktiknya apa? Kalau demokrasi dilakukan, rakyatlah yang jadi raja,” katanya.

Baca Juga: Catatan Akhir Tahun: Demokrasi Indonesia Sudah di Pinggir Jurang

Indro mengaku pernah menyaksikan buruknya kualitas demokrasi karena menjadi calon legislatif (caleg). Dia mengaku melihat dari dekat praktik jual-beli suara, maka jangan heran DPR dan parpol tak memiliki kualitas mumpuni karena eksistensinya tidak melalui jalur demokrasi yang ideal.

Indro mengaku menjadi korban jual-beli suara yang dilakukan caleg, parpol dan KPU. Caleg yang suaranya tinggi bisa dimanipulasi untuk memenangkan kandidat atau partai tertentu.

Baca Juga: Disayangkan, Tiga Capres Tak Berani Kritik Parpol

Dengan begitu, Indro menilai, pelaksanaan pemilu luber dengan prinsip jurdil sebatas ilusi karena parpol turut melakukan manipulasi, bukan melakukan perubahan yang progresif untuk menguatkan demokrasi.

“Kalau memang demokratis itu ada keterbukaan, akuntabilitas, kita ngomong jurdil luber, enggak ada. Apa yang ditulis, itu lain dengan apa yang dihitung,” tuturnya.