Musim Kampanye, Transaksi Mencurigakan Meningkat 100 Persen

AKURAT.CO Transaksi mencurigakan menjelang Pemilu 2024 meningkat 100 persen. Pada musim kampanye ini, PPATK memonitor transaksi dalam rekening khusus dana kampanye (RKDK).

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana menyebutkan, pembiayaan kampanye tak mungkin terjadi kalau RKDK tidak bergerak, Artinya, terdapat transaksi mencurigakan yang berasal dari sumber ilegal untuk kampanye.

"Pembiayaan kampanye dan segala macam itu dari mana kalau RKDK tidak bergerak? Kita melihat ada potensi seseorang mendapatkan sumber ilegal untuk membantu kampanye,” kata Ivan, di Jakarta, Kamis (14/12/2023).

Baca Juga: PPATK Sebut Cek Rp2 Triliun Di Rumah Dinas SYL Bodong

Kenaikan transaksi mencurigakan hingga 100 persen, lanjut Ivan, berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang pada Pemilu 2024. Kenaikan terjadi pada semester II 2023.

“Kita lihat transaksi terkait dengan pemilu masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen. Di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, ini kita dalami,” tuturnya.

Dirinya tidak mengungkap individu atau caleg, maupun partai yang terindikasi menggunakan dana ilegal untuk kampanye. Namun Ivan memastikan data yang termonitor sudah disetor ke KPU dan Bawaslu.

Baca Juga: PPATK Ungkap Transaksi Judi Online Capai Rp 200 Triliun

"Saat ini kami masih menunggu respons dari Bawaslu dan KPU,” ujarnya.

Ivan menyebut, sumber dana ilegal untuk kampanye berasal dari tindak pidana pertambangan dengan nilai transaksi mencapai triliunan. “Pada prinsipnya kita ingin kontestasi dilakukan melalui adu visi-misi bukan kekuatan ilegal, apalagi yang bersumber dari sumber ilegal,” kata Ivan.

Sepanjang Januari-Oktober 2023, PPATK telah membekukan 1.914 rekening keuangan hasil pencucian uang dan terorisme. Total nilainya mencapai Rp530,23 miliar.

Baca Juga: Soal Info Dugaan Transaksi Rp 115 Miliar Eks Wakil Ketua BPK, PPATK: Kami Kerja Berdasarkan Data

PPATK akan melanjutkan penghentian sementara transaksi atau aktivitas rekening yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, narkotika, kejahatan lingkungan, dan investasi lingkungan.

“Optimalisasi kewenangan PPATK ini tidak terbatas pada kejahatan-kejahatan konvensional, tetapi termasuk juga kejahatan yang memanfaatkan IT sebagai enabler termasuk pencegahan money politic yang berpotensi terjadi pada pesta demokrasi tahun 2024 yang saat ini tengah berlangsung,” kata Ivan.