Syaiful Huda: Hindari Kecurangan, Pilpres 2024 Harus Dua Putaran

AKURAT.CO Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda, menyebut Pilpres 2024 harus digelar hingga dua putaran. Dengan adanya tiga paslon yang bertarung, bakal menjadi ganjil kalau pilpres hanya digelar dalam satu putaran.

Huda yang partainya tergabung dalam Koalisi Perubahan pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mempertanyakan narasi pihak-pihak yang menyebut, pilpres bisa digelar dalam satu putaran. Narasi tersebut, perlu dipertanggungjawabkan mengingat pemenang pilpres harus memiliki suara mengantongi 50 persen suara untuk menang satu putaran.

“Saya kira kita semua sudah bisa membaca potensi untuk dua putaran pasti terjadi. Karena itu kalau dalam masa kampanye, masa tenang, ada agenda di mana mendorong proses ini hanya satu putaran, saya kira perlu dipertanyakan,” kata Syaiful, dalam acara Diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Baca Juga: Kawal Pendaftaran Ganjar-Mahfud, BMI: Gotong Royong Partai Pengusung Menang Satu Putaran

Menurutnya, baik dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, dalam hitungan apapun, mengakui gelaran pilpres berlangsung hingga dua putaran.

“Siapapun kompetitornya, karena dalam hitungan apapun menurut kita, semua potensi untuk dua putaran adalah keniscayaan,” tutur anggota DPR.

Baca Juga: Saran Projo Agar Prabowo Bisa Menang Satu Putaran: Lakukan ‘Jokowi Way’

Huda menambahkan, jika pilpres berlangsung satu putaran, maka masyarakat harus berbondong-bondong ketika memilih, dan memantau langsung perhitungan suara di TPS. Artinya, masyarakat harus sama-sama memastikan tidak ada kecurangan dalam pemungutan suara nanti.

“Ketika tidak terjadi dua putaran, saya kira ini, saya kira publik harus kita dorong untuk berpartisipasi saat yang sama publik memilih, saat yang sama dia menjadi penjaga dari suara yang disampaikan di bilik-bilik TPS itu,” katanya.

Baca Juga: Dikunjungi Puan, JK Singgung Pilpres 2024 Dua Putaran

Huda menganggap rakyat harus diedukasi dan didorong mengawasi rekapitulasi suara dari TPS hingga ke KPU pusat.

“Jadi kita mendorong publik menggunakan hak pilihnya, sekaligus mengawasi hak pilihnya sampai dihitung oleh semua penyelenggara dan sampai direkap oleh KPU pusat,” tuturnya.