AKURAT.CO Hanya sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, para pemimpin bangsa kembali duduk bersama untuk mengambil keputusan yang akan menentukan masa depan republik yang baru lahir. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menggelar sidang pertama mereka.

Dalam waktu yang relatif singkat, sidang ini menghasilkan sejumlah keputusan yang bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi landasan ideologis, politik, dan hukum bagi negara baru. Dari pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 hingga kompromi besar dalam rumusan dasar negara, inilah momen penting yang menegaskan Indonesia sebagai negara merdeka di mata dunia.

Mengapa Sidang PPKI 18 Agustus 1945 Begitu Penting

Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 bukan sekadar pertemuan formal. Para anggota panitia yang sebelumnya mempersiapkan kemerdekaan bergerak cepat untuk memberi fondasi hukum dan politik bagi republik yang baru diproklamasikan.

Hasil sidang ini meliputi pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, pengangkatan Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan pembantu pemerintahan, serta perubahan penting pada Pembukaan UUD melalui penghapusan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta.

Keputusan-keputusan tersebut memungkinkan pemerintahan Indonesia segera berjalan, sekaligus menjaga persatuan nasional di tengah situasi yang penuh ketidakpastian pasca-Perang Dunia II.

Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945: Pondasi Konstitusional

Keputusan paling mendasar dari sidang PPKI adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah UUD yang telah disusun sebelumnya oleh BPUPKI disetujui secara aklamasi sebagai konstitusi sementara Republik Indonesia.

Dokumen ini menjadi pijakan hukum bagi pembentukan pemerintahan, kementerian, pembagian wilayah, hingga lembaga-lembaga negara awal. Dengan disahkannya UUD, Indonesia resmi memiliki kerangka hukum untuk melantik pejabat, menetapkan kebijakan, dan menjalankan pemerintahan di tengah situasi politik dan militer yang masih genting.

Pengangkatan Soekarno–Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden

Sidang PPKI juga secara resmi memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Pemilihan dilakukan secara aklamasi, menegaskan legitimasi politik dua tokoh yang sehari sebelumnya memproklamasikan kemerdekaan.

Dengan pengangkatan ini, pemerintahan nasional mendapatkan dasar hukum untuk mulai menjalankan tugas-tugas kenegaraan, termasuk membentuk kabinet dan merumuskan kebijakan strategis awal.

Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Untuk memastikan pemerintahan berjalan meskipun lembaga perwakilan rakyat permanen belum terbentuk, PPKI memutuskan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP berperan sebagai badan pembantu presiden sekaligus pengganti fungsi legislatif sementara.

Dalam perjalanan sejarah, KNIP tidak hanya menjadi forum konsultatif, tetapi juga sempat bertindak sebagai lembaga legislatif de facto yang mengeluarkan keputusan penting pada masa-masa awal revolusi kemerdekaan.

Penghapusan “Tujuh Kata” Piagam Jakarta: Kompromi Demi Persatuan

Keputusan yang paling banyak menimbulkan perdebatan adalah penghapusan frasa dalam Piagam Jakarta yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” — dikenal sebagai “tujuh kata”. Frasa ini awalnya dimasukkan oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945 sebagai bagian dari Pembukaan UUD.

Namun, pada 18 Agustus 1945, atas usulan Mohammad Hatta dan dengan pertimbangan menjaga persatuan, frasa tersebut dihapus sehingga rumusan sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Langkah ini diambil untuk meredam kekhawatiran perwakilan dari wilayah Indonesia Timur yang menolak rumusan awal. Meski berhasil menjaga kesatuan nasional pada saat kritis, penghapusan ini memunculkan kekecewaan sebagian kalangan Islam yang merasa kesepakatan awal telah diubah.

Perdebatan mengenai Piagam Jakarta pun terus muncul dalam berbagai periode sejarah, termasuk saat sidang Konstituante pada 1950-an dan dalam diskursus politik kontemporer.

Keputusan Teknis Lain: Wilayah, Kementerian, dan Administrasi Awal

Selain empat keputusan besar di atas, PPKI juga menetapkan pembagian wilayah menjadi beberapa provinsi awal, menyusun daftar kementerian, dan merancang pembentukan tentara kebangsaan serta struktur administrasi pemerintahan.

Keputusan teknis ini penting agar negara yang baru merdeka dapat segera berfungsi, terutama dalam menghadapi ancaman kembalinya pasukan kolonial dan datangnya Sekutu.

Kecepatan yang Menyelamatkan Republik

Kecepatan pengambilan keputusan dalam sidang 18 Agustus 1945 tidak lepas dari situasi internasional yang mendesak. Jepang baru saja menyerah kepada Sekutu, dan Belanda bersama pasukan Sekutu diperkirakan segera datang untuk merebut kembali kekuasaan.

Para pemimpin Indonesia memahami bahwa pengesahan konstitusi, pengangkatan pemimpin, dan pembentukan pemerintahan adalah langkah vital untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia telah berdiri dan siap memerintah.

Pelajaran dari Keputusan Sejarah

Sidang PPKI 18 Agustus 1945 menunjukkan bagaimana kompromi politik dan keputusan cepat bisa menjadi kunci mempertahankan kemerdekaan. Penghapusan “tujuh kata” Piagam Jakarta adalah contoh nyata bahwa menjaga persatuan bangsa seringkali membutuhkan pengorbanan dari berbagai pihak.

Keputusan-keputusan yang lahir pada hari itu tetap menjadi fondasi penting dalam sejarah Indonesia dan terus memengaruhi perjalanan demokrasi hingga hari ini.

Indonesia lahir dalam situasi darurat, tetapi para pendirinya mampu bergerak cepat dengan visi jangka panjang. Jika kamu ingin memahami akar konstitusi dan kompromi politik yang membentuk negara ini, mempelajari keputusan sidang PPKI 18 Agustus 1945 adalah langkah penting untuk mengenal jati diri Republik Indonesia.

Baca Juga: Apa Kepanjangan BPUPKI dan PPKI? Simak Jawabannya di Sini!

Baca Juga: Bagaimana Cara Mengatasi Ancaman Agresi Militer?

FAQ Seputar Sidang PPKI 18 Agustus 1945

1. Apa itu sidang PPKI 18 Agustus 1945?
Sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 18 Agustus 1945 adalah rapat sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan yang menghasilkan keputusan penting untuk membentuk dasar konstitusi, kepemimpinan, dan pemerintahan Republik Indonesia.

2. Mengapa sidang PPKI 18 Agustus 1945 dianggap penting?
Sidang ini menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, membentuk KNIP, dan melakukan perubahan pada Pembukaan UUD, sehingga Republik Indonesia resmi memiliki landasan hukum dan politik.

3. Apa saja keputusan utama yang dihasilkan?
Keputusan penting meliputi:

• Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi sementara.

• Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden.

• Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan pembantu pemerintahan.

• Penghapusan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta pada Pembukaan UUD.

• Penetapan wilayah provinsi, kementerian, dan struktur pemerintahan awal.

4. Mengapa “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta dihapus?
Frasa “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus untuk menjaga persatuan nasional, terutama agar wilayah Indonesia Timur menerima UUD 1945 dan tidak memisahkan diri.

5. Siapa yang mengusulkan penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta?
Usulan penghapusan datang dari Mohammad Hatta setelah menerima masukan dari perwakilan Indonesia Timur yang keberatan dengan rumusan awal.

6. Apa peran KNIP dalam pemerintahan awal Indonesia?
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk sebagai badan pembantu Presiden sekaligus pengganti fungsi legislatif sementara, sebelum terbentuknya parlemen atau lembaga perwakilan rakyat yang permanen.

7. Bagaimana dampak keputusan PPKI terhadap Indonesia saat itu?
Keputusan PPKI memungkinkan Indonesia segera memiliki konstitusi, pemimpin sah, dan struktur pemerintahan, sehingga klaim kemerdekaan bisa diakui dunia dan mampu menghadapi ancaman kembalinya pasukan kolonial.

8. Apakah perdebatan Piagam Jakarta masih relevan sekarang?
Ya, perdebatan seputar Piagam Jakarta masih muncul dalam diskusi politik dan hukum tata negara hingga kini, terutama terkait hubungan agama dan negara di Indonesia.

9. Siapa saja tokoh penting yang hadir dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945?
Selain Soekarno dan Hatta, sidang ini dihadiri para anggota PPKI dari berbagai daerah yang sebelumnya dipilih untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

10. Di mana sidang PPKI 18 Agustus 1945 berlangsung?
Sidang digelar di Jakarta, di gedung bekas Volksraad (Dewan Rakyat) yang kini menjadi Gedung Pancasila.