Kenali Perjuangan dan Semangat Bangsa di Masa-masa Awal Kemerdekaan!

AKURAT.CO Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan berat yang menjadi salah satu periode paling sulit dalam sejarah bangsa.

Ketidakstabilan di dalam negeri, seperti belum terbentuknya pemerintahan yang terstruktur, melonjaknya inflasi, serta serangan agresi militer Belanda, turut memperparah keadaan. 

Dampaknya terasa luas dan memengaruhi berbagai sektor kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, hingga keamanan nasional. 

Situasi tersebut menuntut pemerintah dan rakyat untuk bersatu, berjuang, serta mencari solusi agar Indonesia dapat bertahan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Baca Juga: Pantun Kemerdekaan: Meriahkan 17 Agustus dengan Tawa, Semangat, dan Cinta Tanah Air

Kondisi Politik Indonesia Awal Kemerdekaan

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, berbagai upaya dilakukan untuk membangun struktur politik dan pemerintahan yang kuat dan stabil. Berikut adalah gambaran perkembangan politik dan pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan:

1. Pembentukan Alat Kelengkapan Negara

Pemerintah membentuk kementerian, komite nasional, lembaga keamanan, dan pemerintahan daerah untuk mendukung jalannya pemerintahan. 

Setiap lembaga tersebut memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing untuk menjalankan sistem pemerintahan yang efektif.

2. Perkembangan Partai Politik

Sistem multipartai mulai berkembang setelah diterbitkannya Maklumat Pemerintah 3 November 1945, menandai Indonesia sebagai negara demokrasi.

Sistem multipartai pun mulai berkembang dengan munculnya berbagai partai berideologi berbeda, menandai komitmen Indonesia sebagai negara demokratis yang terbuka terhadap aspirasi politik rakyat.

3. Perubahan Sistem Pemerintahan

Indonesia mengubah sistem dari presidensial menjadi parlementer pada November 1945. Kabinet pertama dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir melalui Maklumat KNIP No. 5 pada 11 November 1945.

4. Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS)

Hasil KMB mengubah Indonesia menjadi negara federal pada Desember 1949, namun RIS dinilai sebagai strategi Belanda untuk melemahkan persatuan bangsa.

Banyak pihak menilai negara-negara bagian dalam RIS hanyalah bentukan semu untuk meredam kekuatan nasional Indonesia.

5. Kembali ke NKRI

Gerakan pembubaran RIS berhasil dilakukan pada pertengahan 1950. Seluruh negara bagian bergabung kembali ke dalam NKRI. Konferensi antara pemerintah RIS, RI, dan Negara Indonesia Timur menjadi momen penting dalam proses penyatuan kembali wilayah Indonesia. 

Proses ini menandai berakhirnya bentuk negara serikat dan penguatan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila dan UUDS 1950 menjadi dasar hukum pembentukan NKRI serta pedoman utama dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Baca Juga: Teks Proklamasi 17 Agustus, Asli Dari Awal Kemerdekaan Dan Maknanya

Kondisi Ekonomi Indonesia Awal Kemerdekaan 

1. Faktor Utama Penyebab Kesulitan Ekonomi di Awal Kemerdekaan

Setelah merdeka, Indonesia menghadapi berbagai tantangan ekonomi serius.

Pemerintah belum memiliki struktur dan lembaga yang mapan untuk mengelola keuangan negara. 

Selain itu, warisan buruk dari masa penjajahan Jepang dan sistem keuangan kolonial Belanda turut memperburuk keadaan. Situasi politik yang tidak stabil, termasuk seringnya pergantian kabinet dan belum diakuinya kemerdekaan oleh Belanda, juga membuat pemulihan ekonomi semakin sulit.

2. Upaya Pemerintah Mengatasi Krisis Ekonomi

Pemerintah berusaha mengatasi krisis melalui beberapa langkah penting. Di antaranya, melakukan diplomasi ekonomi dengan India dalam bentuk kerja sama barter dengan Indonesia mengirim beras, India menyediakan pakaian. 

Pemerintah juga membentuk Planning Board pada Januari 1947 untuk merancang kebijakan ekonomi jangka panjang, termasuk membuka investasi asing dan mencari pinjaman. 

Selain itu, Menteri Urusan Bahan Makanan, Kasimo, mencanangkan peningkatan produksi pangan. Rasionalisasi birokrasi dan militer juga dilakukan untuk mengurangi beban negara.

3. Kebijakan Ekonomi Awal Kemerdekaan

Beberapa kebijakan penting diberlakukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Pemerintah mengeluarkan mata uang sendiri, Oeang Republik Indonesia (ORI), dan melarang penggunaan uang NICA.

Organisasi Persatuan Tenaga Ekonomi dibentuk untuk menggerakkan kembali aktivitas pelaku usaha swasta nasional. 

Pemerintah juga menyediakan pinjaman nasional lewat Bank Tabungan Pos, dengan jangka waktu pengembalian hingga 40 tahun.

Selain itu, Konferensi Ekonomi pada Februari 1946 diselenggarakan sebagai forum strategis untuk membahas solusi ekonomi bersama para pemangku kepentingan.

Nadia Nur Anggraini (Magang)