Bagaimana Strategi Pemerintahan Orde Baru Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun? Inilah 8 Hal Fakta Akurat

AKURAT.CO Simak penjelasan dari pertanyaan, bagaimana strategi pemerintahan orde baru melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun?

Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto berlangsung selama 32 tahun (1966–1998) dan dikenal sebagai masa transformasi besar dalam pembangunan nasional Indonesia.

Setelah kondisi ekonomi yang sangat buruk pada akhir Orde Lama, Soeharto mengambil langkah strategis untuk menstabilkan negara dan memacu pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan pembangunan yang terencana dan terstruktur.

Artikel ini menguraikan secara komprehensif langkah-langkah strategis yang ditempuh pemerintahan Orde Baru dalam mempertahankan dominasi politiknya selama tiga dekade.

Baca Juga: Bagaimana Langkah Presiden Soeharto dalam Melaksanakan Pembangunan pada Era Orde Baru? Inilah 6 Fakta Sejarah yang Akurat

1. Sentralisasi Kekuasaan dan Penguatan Pemerintahan Pusat

Soeharto membangun sistem pemerintahan yang sangat sentralistik, di mana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan utama terpusat di pemerintah pusat.

Struktur pemerintahan daerah dibuat bergantung pada instruksi dari pusat, sehingga memudahkan kontrol dan pengawasan terhadap seluruh wilayah Indonesia.

Sentralisasi ini memperkuat otoritas presiden dan mengurangi potensi oposisi dari daerah.

2. Penggunaan Golongan Karya (Golkar) sebagai Mesin Politik

Golkar dijadikan kendaraan politik utama yang menguasai parlemen dan jaringan politik hingga ke tingkat desa.

Pemerintah mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) untuk mendukung Golkar melalui Peraturan Monoloyalitas, serta memberikan kuota suara kepada kepala desa untuk memastikan kemenangan Golkar dalam pemilu.

Golkar juga menggabungkan berbagai kelompok fungsional seperti buruh, petani, dan pengusaha, sehingga memblokir mobilisasi politik oleh partai-partai lain.

3. Strategi Jalur ABRI (Militer)

Militer (ABRI) memainkan peran ganda (dwifungsi) dalam bidang pertahanan keamanan dan sosial-politik.

Semua elit politik Golkar diisi oleh aparat militer yang setia kepada Soeharto, sehingga militer menjadi pilar utama stabilitas politik dan kekuasaan rezim.

Peran militer yang dominan ini juga digunakan untuk menekan dan membatasi aktivitas kelompok oposisi.

Baca Juga: Viral Poster Film Penantian Panjang Prabowo Bersama Titiek Soeharto, Benarkah Ada di Bioskop?

4. Depolitisasi dan Pembatasan Partai Politik

Pemerintahan Orde Baru melakukan fusi partai politik menjadi hanya dua partai selain Golkar, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dengan aktivitas politik yang sangat dibatasi.

Hal ini menghambat pertumbuhan oposisi politik yang kuat dan menjaga dominasi Golkar sebagai partai penguasa.

5. Kontrol Ketat terhadap Media dan Kebebasan Berpendapat

Media massa dan organisasi politik dikendalikan secara ketat untuk menjaga stabilitas dan menghindari kritik terhadap pemerintah.

Pembatasan kebebasan berpendapat dan sensor media menjadi alat untuk meminimalisir potensi perlawanan politik dan menjaga citra positif rezim.

6. Penggunaan Isu Pembangunan sebagai Alat Politik

Pemerintah Orde Baru menonjolkan keberhasilan pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai isu utama dalam kampanye politik.

Strategi ini efektif meraih dukungan publik dan legitimasi politik, sekaligus mengalihkan perhatian dari isu-isu politik yang sensitif.

7. Repelita dan Pembangunan Ekonomi sebagai Legitimasi

Soeharto meluncurkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang fokus pada modernisasi pertanian, industrialisasi, dan pembangunan infrastruktur.

Keberhasilan ekonomi ini menjadi dasar legitimasi politik rezim dan memperkuat dukungan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru.

8. Penindasan Oposisi dan Penggunaan Aparat Keamanan

Rezim Orde Baru menggunakan aparat keamanan dan intelijen untuk menekan kelompok oposisi politik dan aktivis pro-demokrasi.

Tindakan represif ini dilakukan dengan dalih menjaga keamanan nasional dan stabilitas politik, meskipun menimbulkan kritik pelanggaran HAM baik dari dalam maupun luar negeri.

Baca Juga: Bagaimana Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru?

Rangkuman

Strategi pemerintahan Orde Baru dalam melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun didasarkan pada sentralisasi kekuasaan, penguatan Golkar sebagai mesin politik, dominasi militer dalam politik, dan pembatasan partai oposisi.

Kontrol ketat terhadap media, penggunaan isu pembangunan sebagai alat politik, serta penindasan terhadap oposisi juga menjadi bagian integral dari strategi tersebut.

Keberhasilan pembangunan ekonomi melalui Repelita memberikan legitimasi tambahan bagi rezim, sementara penggunaan aparat keamanan memastikan stabilitas politik yang memungkinkan Soeharto bertahan lama di kursi kekuasaan.

Namun, strategi ini juga menimbulkan tantangan serius terkait demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.