Mengupas Sejarah G30S Orde Baru vs Pascareformasi: Apakah PKI Adalah Dalang Pembantaian?

AKURAT.CO Gerakan 30 September 1965 (G30S) menjadi titik balik besar dalam sejarah politik Indonesia. Peristiwa ini bukan hanya mengguncang kepemimpinan Presiden Sukarno, tetapi juga melahirkan rezim baru di bawah kendali Soeharto yang bertahan lebih dari tiga dekade. Sejak saat itu, G30S selalu diperdebatkan: siapa sebenarnya dalang di balik tragedi ini?

Pemerintah Orde Baru memberi label “G30S/PKI”, menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai perancang kudeta. Narasi ini kemudian dipropagandakan lewat film, buku pelajaran, hingga museum. Namun, setelah Reformasi 1998, penelitian sejarah, arsip diplomatik, dan kesaksian korban justru membuka lapisan fakta yang jauh lebih kompleks.

Lalu, bagaimana narasi resmi Orde Baru dibandingkan dengan kajian-kajian alternatif yang muncul kemudian?

Narasi Resmi Orde Baru: PKI sebagai Dalang Kudeta

Versi resmi negara menyebut bahwa pada dini hari 1 Oktober 1965, enam jenderal TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh di Lubang Buaya, Jakarta. Pemerintah menuding bahwa aksi itu direncanakan oleh PKI melalui pasukan Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Sukarno.

Berdasarkan dokumen pemerintah Orde Baru, gerakan ini diklaim bertujuan menggulingkan Sukarno untuk membangun negara komunis. Oleh karena itu, tindakan militer dan sipil yang memusnahkan PKI dianggap sah.

Untuk memperkuat narasi ini, rezim Soeharto membangun propaganda besar-besaran:

Film propaganda: Pengkhianatan G30S/PKI (1984) karya Arifin C. Noer diputar wajib setiap 30 September di sekolah-sekolah dan televisi nasional.
Museum & monumen: Museum Lubang Buaya didirikan sebagai pusat peringatan, menampilkan kisah bahwa PKI bertanggung jawab penuh atas pembantaian jenderal.
Buku pelajaran: Sejarah nasional direvisi oleh sejarawan militer seperti Nugroho Notosusanto untuk menegaskan narasi resmi tunggal.
Stigmatisasi politik: Orde Baru melarang siapa pun yang dituduh terlibat dengan PKI menjadi pegawai negeri atau anggota ABRI. Label “komunis” dipakai untuk menekan lawan politik maupun intelektual.

Dalam propaganda Orde Baru, PKI dan DN Aidit digambarkan sebagai otak kudeta. Aidit, yang memimpin partai dengan klaim jutaan anggota, disebut mengendalikan langsung operasi penculikan dan pembunuhan jenderal.

Namun, bukti historis yang menguatkan klaim ini masih diperdebatkan hingga kini.

Kritik dan Perspektif Alternatif: Cornell Paper hingga John Roosa

Sejak akhir 1960-an, sejumlah penelitian internasional mulai mengkritik narasi tunggal Orde Baru.

Cornell Paper (1966)
Disusun oleh Benedict Anderson dan Ruth McVey, riset ini menyebut bahwa G30S lebih tepat dipahami sebagai konflik internal Angkatan Darat, bukan rencana besar PKI. Menurut mereka, faksi militer yang berseberangan berperan lebih dominan dibandingkan perintah langsung dari PKI.
Keterlibatan Militer atau Intelijen Asing
Sejumlah teori menyebutkan bahwa Soeharto dan kelompoknya justru memanfaatkan kudeta gagal ini untuk melemahkan Sukarno. Laporan-laporan deklasifikasi Amerika Serikat memperlihatkan adanya dukungan CIA kepada militer Indonesia untuk menumpas PKI, mengingat situasi Perang Dingin saat itu.
Kajian John Roosa
Dalam bukunya Pretext for Mass Murder (2006), John Roosa berargumen bahwa G30S bukanlah konspirasi terencana dengan satu dalang. Para pelaku tidak punya pandangan dan strategi sama, sehingga aksi berakhir berantakan. Roosa menekankan bahwa G30S harus dipahami sebagai peristiwa kacau, bukan hasil perencanaan rapi oleh PKI.
Laporan Forensik
Narasi resmi menyebut jenderal-jenderal disiksa dengan kejam, mulai dari dicungkil matanya hingga dimutilasi. Namun, laporan forensik tahun 1965 yang dikutip Anderson menyatakan tidak ada tanda-tanda penyiksaan sadis. Presiden Sukarno bahkan menegaskan kepada kantor berita Antara pada Desember 1965 bahwa laporan mutilasi itu dilebih-lebihkan media.

Jumlah Korban: Antara Fakta dan Propaganda

Pasca-1965, gelombang kekerasan menyapu Indonesia. Namun, jumlah korban jiwa masih menjadi kontroversi hingga kini.

Komisi Pencari Fakta (1965) bentukan Sukarno memperkirakan sekitar 78.500 orang tewas.
Kopkamtib (1966) menaksir korban mencapai 1 juta jiwa.
Studi modern oleh sejarawan seperti Martin Eickhoff memperkirakan angka lebih realistis di kisaran 500.000 orang antara 1965–1968.
Human Rights Watch (2017) mencatat korban bisa mencapai 500 ribu hingga 1 juta orang.

Perbedaan angka ini muncul karena banyak dokumen hilang, laporan lokal yang bias, dan propaganda politik. Klaim hingga 3 juta korban dinilai tidak memiliki dasar verifikasi kuat.

Fakta Baru dari Arsip Amerika Serikat

Deklasifikasi arsip diplomatik Amerika Serikat periode 1964–1968 membuka fakta tambahan:

Laporan Kedutaan AS di Jakarta: banyak kader PKI mengaku tidak tahu soal operasi 30 September.
Kabel rahasia 12 Oktober 1965: Angkatan Darat mempertimbangkan menjatuhkan Sukarno dan berkomunikasi dengan kedutaan Barat untuk skenario penggulingan.
Telegram Konsulat Surabaya (22 Desember 1965): militer mendorong kelompok sipil membunuh anggota PKI, bahkan menyerahkan mereka kepada kelompok Islam atau hansip lokal.
Surat Mayor Jenderal Norman Hannah (23 Oktober 1965): menunjukkan kesiapan AS memberi bantuan rahasia berupa dana, peralatan komunikasi, hingga senjata.

National Security Archive menegaskan bahwa dukungan AS merupakan bagian dari strategi Perang Dingin untuk melemahkan pengaruh komunis di Asia Tenggara.

Dimensi Sosial: Tragedi Kemanusiaan dan Diskriminasi Turun-temurun

Selain pembunuhan massal, dampak sosial G30S juga sangat panjang:

Pelanggaran HAM berat: Komnas HAM (2012) menyimpulkan pembunuhan massal pasca-1965 adalah pelanggaran HAM berat.
Stigma sosial: Anak dan keluarga korban diberi label “eks-Tapol” (tahanan politik), dilarang menjadi PNS, dan sulit mengakses pendidikan serta pekerjaan.
Pulau Buru: ribuan tahanan politik dikirim ke kamp kerja paksa tanpa pengadilan.
Diskriminasi etnis: komunitas Tionghoa menjadi sasaran karena dicurigai dekat dengan Tiongkok.

Sejarawan Robert Cribb menegaskan bahwa pembunuhan tidak hanya digerakkan oleh tentara, tetapi juga kelompok sipil vigilante. Di banyak daerah, eksekusi dipicu dendam lama, konflik tanah, atau rivalitas politik lokal.

Diskusi Pascareformasi dan Penelitian Indonesia

Setelah jatuhnya Soeharto pada 1998, diskusi tentang G30S menjadi lebih terbuka.

Asvi Warman Adam menekankan pentingnya melihat dimensi kemanusiaan, karena selama Orde Baru fokus hanya pada propaganda anti-PKI.
Baskara Wardaya mengungkap keterlibatan intelijen asing dan menyoroti dampak diskriminasi turun-temurun.
Komnas HAM merekomendasikan agar pemerintah meminta maaf dan mengadili pelaku. Namun, hingga kini rekomendasi belum dijalankan.

Presiden Abdurrahman Wahid (2000) sempat menyampaikan permintaan maaf atas nama bangsa. Namun, upaya mencabut TAP MPRS 1966 ditolak parlemen.

Perspektif Global: “Genosida yang Terlupakan”

Dalam konteks global, jatuhnya PKI dipandang sebagai kemenangan blok Barat dalam Perang Dingin. Namun, Amnesty International dan Human Rights Watch menyebut pembantaian 1965–1966 sebagai salah satu genosida terlupakan abad ke-20.

Film dokumenter seperti The Act of Killing (2012) dan The Look of Silence (2014) karya Joshua Oppenheimer memperlihatkan bagaimana pelaku pembantaian sendiri masih bisa bercerita dengan bangga tentang aksinya. Film ini mengguncang dunia internasional dan menyoroti absennya keadilan bagi korban.

Dampak Jangka Panjang G30S

G30S tidak hanya mengubah wajah politik Indonesia, tetapi juga meninggalkan luka sosial yang mendalam:

Kehilangan nyawa massal: ratusan ribu orang tewas secara brutal tanpa pengadilan.
Stigmatisasi politik: label “komunis” dipakai untuk membungkam oposisi dan lawan politik hingga puluhan tahun kemudian.
Dominasi Orde Baru: Soeharto menggunakan G30S sebagai dalih menggulingkan Sukarno dan membangun kekuasaan otoriter selama lebih dari 30 tahun.
Kontroversi sejarah: kurikulum pendidikan masih cenderung mengulang narasi Orde Baru, sementara narasi alternatif sering ditolak sebagian kelompok politik.

Pertanyaan yang Masih Menggantung

Meski sudah enam dekade berlalu, sejumlah pertanyaan besar tetap belum terjawab:

Apakah G30S murni inisiatif PKI atau skenario faksi militer?
Apakah Angkatan Darat sengaja membiarkan peristiwa itu untuk menghancurkan PKI?
Sejauh mana keterlibatan CIA, MI6, atau intelijen asing lainnya?
Bagaimana negara memberi keadilan bagi para korban dan keluarganya?

Kesimpulan: Narasi Sejarah yang Masih Diperdebatkan

Lebih dari setengah abad setelah peristiwa itu, siapa sebenarnya dalang G30S masih menjadi pertanyaan besar. Orde Baru berhasil membangun narasi tunggal bahwa PKI adalah pengkhianat bangsa. Namun, penelitian sejarawan pascareformasi, arsip internasional, dan kesaksian korban menunjukkan kenyataan jauh lebih kompleks.

Sebagian melihatnya sebagai konflik internal Angkatan Darat, sebagian menyoroti campur tangan asing, dan ada pula yang menekankan bahwa G30S hanyalah hasil kekacauan politik tanpa dalang tunggal.

Yang jelas, G30S bukan hanya tragedi politik, melainkan juga tragedi kemanusiaan. Ratusan ribu korban, stigma sosial, dan trauma turun-temurun masih terasa hingga kini. Membuka ruang diskusi yang sehat dan berlandaskan riset adalah langkah penting untuk memahami masa lalu secara utuh, agar tragedi serupa tidak terulang kembali.

Kalau kamu tertarik mengikuti pembahasan sejarah Indonesia lainnya, pantau terus update terbaru di media kami.

FAQ

1. Siapa yang dianggap dalang G30S 1965 menurut versi Orde Baru?
Orde Baru menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) di bawah DN Aidit sebagai dalang penculikan dan pembunuhan enam jenderal Angkatan Darat.

2. Mengapa narasi G30S Orde Baru dipertanyakan sejarawan?
Karena penelitian seperti Cornell Paper dan kajian John Roosa menunjukkan peristiwa ini lebih kompleks, melibatkan konflik internal militer dan kemungkinan intervensi asing.

3. Berapa jumlah korban peristiwa G30S dan pembantaian massal setelahnya?
Estimasi korban bervariasi antara 500 ribu hingga 1 juta orang, meski data resmi sulit dipastikan karena hilangnya dokumen dan propaganda politik.

4. Apa dampak sosial pasca-G30S 1965 bagi keluarga korban?
Keluarga korban mendapat stigma sebagai eks-Tapol, sulit bekerja di sektor publik, dilarang menjadi PNS, dan mengalami diskriminasi turun-temurun.

5. Apa temuan baru dari dokumen Amerika Serikat terkait G30S?
Arsip deklasifikasi menunjukkan militer Indonesia mendapat dukungan rahasia dari AS, termasuk dana, peralatan, dan dorongan untuk menumpas PKI.

6. Mengapa G30S sering disebut sebagai “genosida yang terlupakan”?
Karena pembantaian ratusan ribu orang jarang diakui negara, sementara laporan Amnesty International dan Human Rights Watch menyebutnya pelanggaran HAM berat.