Akurat

Apa yang Dimaksud dengan UUD 1945 yang Disahkan pada 18 Agustus 1945?

Sultan Tanjung | 3 Desember 2024, 08:55 WIB
Apa yang Dimaksud dengan UUD 1945 yang Disahkan pada 18 Agustus 1945?

AKURAT.CO Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi tertulis yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia.

Disahkan pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD 1945 menjadi landasan bagi pembentukan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Artikel ini akan membahas pengertian, latar belakang, dan isi dari UUD 1945 berdasarkan penjelasan dari jurnal ilmiah.

Baca Juga: Apa yang Disampaikan Sukarno tentang Pancasila dalam Pidatonya? Simak 4 Hal Berikut!

1. Pengertian UUD 1945

Menurut penelitian dari Universitas Indonesia, UUD 1945 adalah konstitusi yang memuat keseluruhan aturan dan ketentuan hukum yang menggambarkan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Konstitusi ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa serta bernegara.

UUD 1945 mencakup prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh seluruh elemen negara, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

2. Latar Belakang Pengesahan UUD 1945

Penelitian dari Universitas Gadjah Mada menjelaskan bahwa UUD 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada masa pendudukan.

BPUPKI bertugas merumuskan dasar negara dan konstitusi bagi Indonesia yang merdeka.

Setelah melalui beberapa sidang dan diskusi, rancangan UUD 1945 akhirnya disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan.

3. Struktur dan Isi UUD 1945

Menurut jurnal dari Universitas Airlangga, UUD 1945 terdiri dari tiga bagian utama: Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan.

  • Pembukaan: Terdiri dari empat alinea yang mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia. Pembukaan ini juga memuat Pancasila sebagai dasar negara.
  • Batang Tubuh: Terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Bagian ini mengatur berbagai aspek ketatanegaraan, termasuk hak dan kewajiban warga negara, struktur pemerintahan, dan hubungan antara lembaga negara.
  • Penjelasan: Berisi penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal yang memberikan interpretasi resmi terhadap isi UUD 1945.

4. Peran dan Fungsi UUD 1945

Penelitian dari Universitas Padjadjaran menekankan bahwa UUD 1945 berperan sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa serta bernegara.

Konstitusi ini mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara, menetapkan hak dan kewajiban warga negara, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia.

UUD 1945 juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

5. Perubahan dan Amandemen UUD 1945

Menurut penelitian dari Universitas Bina Nusantara, UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa.

Amandemen ini dilakukan untuk memperbaiki dan memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk memperjelas pembagian kekuasaan antara lembaga negara serta memperkuat perlindungan hak asasi manusia.

Kesimpulan

UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 adalah konstitusi tertulis yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia.

Disusun oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI, UUD 1945 mencakup prinsip-prinsip dasar yang mengatur sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dengan struktur yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan, UUD 1945 berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa serta bernegara.

Perubahan dan amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk terus memperbaiki dan memperkuat sistem ketatanegaraan demi mencapai tujuan nasional.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.