Contoh Konstitusi Tertulis di Indonesia Selain UUD 1945 adalah...

AKURAT.CO Konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi yang mengatur tata kelola negara dan hak-hak warga negara.

Di Indonesia, konstitusi tertulis yang paling dikenal adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Namun, selain UUD 1945, Indonesia juga memiliki beberapa konstitusi tertulis lainnya yang pernah berlaku.

Artikel ini akan membahas contoh-contoh konstitusi tertulis di Indonesia selain UUD 1945, serta pentingnya konstitusi dalam kehidupan bernegara.

Baca Juga: Apa yang Dimaksud dengan UUD 1945 yang Disahkan pada 18 Agustus 1945?

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) 1949

   UUD RIS 1949 adalah konstitusi yang berlaku di Indonesia setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 27 Desember 1949.

   Konstitusi ini mengatur bentuk negara Indonesia sebagai serikat, yang terdiri dari beberapa negara bagian.

   UUD RIS 1949 hanya berlaku selama kurang lebih delapan bulan, hingga 17 Agustus 1950, ketika Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan.

2. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

   Setelah berakhirnya UUD RIS 1949, Indonesia mengadopsi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

   UUDS 1950 mengatur Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer.

   Konstitusi ini berlaku hingga 5 Juli 1959, ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang mengembalikan berlakunya UUD 1945.

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

   Selain UUD 1945, ketetapan MPR juga merupakan bagian dari konstitusi tertulis di Indonesia.

   Ketetapan MPR memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara.

   Contoh ketetapan MPR yang penting adalah Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

   Perppu adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan darurat dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang.

   Perppu dapat menjadi bagian dari konstitusi tertulis jika disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan diundangkan menjadi undang-undang.

Kesimpulan

Selain UUD 1945, Indonesia memiliki beberapa konstitusi tertulis lainnya yang pernah berlaku, seperti UUD RIS 1949 dan UUDS 1950.

Ketetapan MPR dan Perppu juga merupakan bagian dari konstitusi tertulis di Indonesia. Konstitusi-konstitusi ini memainkan peran penting dalam mengatur tata kelola negara dan menjamin hak-hak warga negara.

Pemahaman tentang berbagai konstitusi tertulis ini penting untuk memahami sejarah dan perkembangan hukum di Indonesia.