Mengurai Kemacetan Liburan Panjang untuk Optimalisasi Pariwisata Indonesia

PERNAHKAH kita sadari bahwa fenomena "wisata macet" justru telah mendominasi pengalaman berwisata di Indonesia? Ini bukan sebuah lelucon atau gurauan, melainkan sebuah realitas pahit yang dapat dengan mudah kita verifikasi.

Cobalah mencari di berbagai media online dengan kata kunci "kemacetan long weekend" atau "kemacetan liburan panjang"; akan sangat banyak berita dan laporan yang muncul membuktikan pernyataan tersebut.

Mari kita menelaah realitas di lapangan. Selain menggunakan kendaraan roda empat, sangat banyak wisatawan yang memilih sepeda motor sebagai alat transportasi. Dalam benak mereka, motor dianggap sebagai solusi yang lebih hemat secara biaya dan waktu. Ongkos bahan bakar dan lainnya yang dikeluarkan jauh lebih murah, dan mereka berasumsi bahwa motor dapat dengan lincah menerobos celah-celah kemacetan, sehingga menghemat waktu tempuh.

Namun, kenyataannya seringkali berbanding terbalik. Baik kendaraan roda dua maupun empat sama-sama terjebak dalam kemacetan parah di titik-titik destinasi wisata populer seperti Puncak, Bandung, atau berbagai titik lokasi lain di Jakarta.

Baca Juga: Optimalisasi Wisata Desa Berkelanjutan

Jangankan mobil, bahkan motor pun sering kali tidak dapat bergerak. Alih-alih menikmati perjalanan dan destinasi tujuan, para wisatawan hanya bisa terpaku dan frustasi di atas kendaraan mereka. Yang seharusnya menjadi momen rekreasi berubah menjadi penantian tidak menentu dalam lautan kemacetan.

Lantas, mengapa peristiwa ini terus berulang setiap tahun? Selain itu apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah selaku pengelola dan regulator untuk menciptakan kenyamanan berwisata dan mengendalikan kemacetan yang sudah "menggila" ini?

Untuk menjawabnya, kita perlu memahami ekosistem pariwisata itu sendiri. Seperti kita ketahui, bahwa ekosistem industri pariwisata disokong oleh setidaknya tiga variabel utama:

Pertama, Destinasi Wisata. Destinasi ini sangat beragam, mulai dari wisata alam (seperti pantai, sungai dan gunung) hingga wisata buatan (seperti taman, wahana dan museum). Keduanya merupakan faktor penarik utama. Wisata buatan menawarkan pengalaman atraksi dan pengalaman terdesain, sementara wisata alam menawarkan pengalaman menikmati keindahan, ketenangan, dan bahkan pengalaman spiritual.

Kedua, Wisatawan. Wisatawan adalah komponen pelaku atau subyek utama dalam ekosistem industri pariwisata. Jika kita perjelas, secara sosiologis, wisatawan Indonesia dapat diidentifikasi menjadi tiga kelompok.

Yang pertama adalah Kelompok Menengah Bawah. Kelompok ini adalah mereka yang berwisata mungkin hanya setahun sekali atau dua kali. Mereka memerlukan perencanaan keuangan ketat agar bisa berwisata. Bahkan sering kali mereka juga melakukan "arisan piknik" untuk mengumpulkan dana bersama-sama, yang dibayar secara mengangsur, dengan tujuan agar bisa piknik bersama-sama.

Yang kedua adalah Kelompok Menengah. Mereka adalah kelompok masyarakat yang secara  ekonomi lebih makmur. Sehingga mereka dapat merencanakan wisata secara lebih spontan karena bisa melakukan wisata kapanpun. Mereka biasanya pergi menggunakan kendaraan pribadi (roda empat) dan bepergian dengan keluarga atau kelompok kecil.

Sedangkan yang selanjutnya adalah Kelompok Menengah Atas. Kelompok ini tentu merupakan entitas yang  memiliki daya beli tinggi. Mereka dapat pergi kapan saja dan ke mana saja dengan berbagai moda transportasi, dari motor hingga pesawat terbang pribadi, untuk mengoptimalkan pengalaman wisata mereka.

Ketiga, Sarana dan Prasarana Transportasi. Variabel ini adalah tulang punggungnya ekosistem pariwisata. Jalan dan akses menuju destinasi tidak hanya menentukan kenyamanan dan keamanan, tetapi juga secara langsung mempengaruhi volume kunjungan (traffic).

Lalu, bagaimana menciptakan ekosistem pariwisata yang dapat meminimalisir ledakan wisatawan di momen-momen tertentu?

Di antara solusi yang mungkin diterapkan adalah menerapkan sistem manajemen kunjungan berbasis reservasi dan kuota. Inspirasinya ide ini diambil dari pengelolaan pendakian gunung di Indonesia. Untuk mendaki gunung seperti Semeru, dan banyak gunung lain di Indonesia, seorang pendaki harus mendaftar jauh-jauh hari (bahkan penulis menunggu hingga 2 tahun)  karena sistem kuota yang ketat terutama pada musim-musim ramai (high season).

Dalam konteks ini memenuhi kebutuhan manajemen kunjungan ini pemerintah pasti memiliki data yang akurat mengenai high season dan low season untuk setiap kawasan wisata utama. Data mengenai masa padat dan sepi wisatawan ini harus menjadi dasar perencanaan. Maka untuk mengurangi kepadatan, pemerintah dapat membuat sistem pendaftaran dan kartu akses wisata untuk destinasi yang sangat padat dan memiliki daya dukung terbatas. Sehingga hanya mereka yang memiliki kartu akses pada hari tertentu yang diperbolehkan masuk.

Maka dengan pendekatan ini, ada dua keuntungan utama: Pertama, bagi wisatawan sendiri mereka dapat merencanakan perjalanan pada waktu yang tepat dengan kepastian. Mereka tidak lagi terpaku pada libur panjang dan dapat memanfaatkan waktu cuti mereka dengan lebih fleksibel. Selain itu, dengan model ijin akses lebih dini, wisatawan bisa mendapatkan kepastian perjalanan serta daya tempuh yang bisa diprediksi sejak awal.

Kedua, bagi pengelola destinasi sendiri dengan manajemen seperti ini menguntungkan karena potensi ekonomi destinasi dapat didistribusikan secara lebih merata sepanjang tahun. Di mana okupansi destinasi tidak hanya terkonsentrasi pada hari-hari tertentu saja. Hal ini meningkatkan sustainability dan akuntabilitas pengelolaan.

Dengan demikian, melalui pengelolaan waktu dan kuota kunjungan yang terintegrasi—terutama pada momen long weekend—pemerintah dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih nyaman, tertata, dan optimal bagi semua pihak, sekaligus mengatasi masalah kemacetan yang selama ini menjadi momok bersama. [ ]
-----
*Tantan Hermansah, Pengajar Sosiologi Perkotaan UIN Jakarta