Putus Rantai Kemiskinan, Kementerian PPPA Dorong Peningkatan Akses Pendidikan untuk Perempuan

AKURAT.CO Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengatakan pendidikan menjadi salah satu kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Sebab kemiskinan, pendidikan dan kesetaraan gender saling berkaitan.

Keterbatasan akses pendidikan meningkatkan risiko kemiskinan dan perkawinan anak. Sebaliknya, akses pendidikan dan ekonomi yang setara bagi perempuan mampu memperkuat ketahanan keluarga dan kualitas pengasuhan anak.

"Ketika perempuan memperoleh kesempatan yang setara untuk belajar dan berkembang, mereka memiliki lebih banyak pilihan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan berkontribusi dalam pembangunan," kata Arifah dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (13/9/2026).

Baca Juga: Kemhan Soal Pembinaan 121 Pelajar Eks Demo: Bukan Komcad, Bukan Pendidikan Militer

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memperkuat kesetaraan gender melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi juga dapat menghasilkan pengetahuan dan inovasi untuk menjawab persoalan pembangunan.

"Universitas Airlangga menunjukkan komitmen terhadap kepemimpinan perempuan. Sebanyak 11 dari 16 dekan di Unair merupakan perempuan. Kondisi ini menjadi modal untuk memperluas kesempatan perempuan dalam pendidikan dan mendorong lebih banyak perempuan mengambil peran dalam kepemimpinan," jelasnya.

Dia mengatakan, pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas, dan Tujuan 5 Kesetaraan Gender, membutuhkan kerja bersama berbagai pihak.

Pemerintah perlu menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi agar pembangunan menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil.

"Tidak ada satu pun instansi yang dapat menyelesaikan persoalan pembangunan yang kompleks secara mandiri. Pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media perlu mengambil peran masing-masing untuk menghasilkan solusi yang menjawab kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Baca Juga: Jurnalisme Bencana melalui Radio: Ketika Informasi Menjadi Teknologi Pendidikan

Untuk itu, Kementerian PPPA menggunakan pendekatan pentahelix untuk memperkuat Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai wadah kerja bersama di tingkat masyarakat.

RBI menghubungkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat untuk menangani berbagai persoalan perempuan dan anak, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Perguruan tinggi juga dapat memperkuat kebijakan melalui riset dan data. Riset membantu pemerintah memetakan persoalan, menentukan intervensi, menyusun rencana aksi, dan mengukur dampak program. Dengan data dan bukti yang kuat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran," ungkap Arifah.