Komisi V DPR Bantah Setujui Ritel Modern Ditutup Demi Kuatkan Kopdes Merah Putih

AKURAT.CO Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan DPR RI tidak pernah menyatakan dukungan untuk menutup gerai ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di seluruh Indonesia. Informasi yang beredar di media sosial terkait hal tersebut sebagai hoaks dan tendensius.

"Saya sampaikan dan bisa disaksikan lewat rekaman rapat antara Komisi V DPR RI dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tidak ada pernyataan kami yang meminta Alfamart dan Indomaret supaya ditutup. Terlampir akan kami lampirkan kesimpulan rapat sebagai bukti dokumen resmi keputusan rapat," kata Lasarus kepada wartawan, Selasa (24/2/2026).

Dia menanggapi unggahan di Instagram yang menampilkan foto Ketua DPR, Puan Maharani, disertai narasi seolah-olah DPR mendukung penutupan ritel modern demi koperasi desa. Pernyataan yang dipersoalkan tersebut bukan disampaikan oleh Puan, melainkan dirinya dalam konteks berbeda.

Baca Juga: Pernyataan Soal Ritel Modern Tuai Kontroversi, Menkop Diminta Perbaiki Cara Komunikasi

"Dalam Instagram tersebut menampilkan Ibu Puan Maharani Ketua DPR RI yang sangat saya kagumi dan hormati. Dengan ini saya Lasarus menyatakan yang membuat pernyataan terkait sebaran Alfamart dan Indomaret tersebut adalah saya, bukan Ibu Puan Maharani," ujarnya.

Dia kembali menegaskan, narasi bertuliskan 'DPR DUKUNG MENTERI DESA TUTUP ALFAMART-INDOMARET DEMI KOPERASI DESA' adalah tidak benar. "Itu berita hoaks dan tendensius," tegasnya.

Dalam rapat bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dirinya menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya pedagang toko kelontong yang mengaku kesulitan bersaing dengan jaringan ritel modern hingga ke pelosok desa dan dusun.

Menurutnya, gagasan yang dia sampaikan bukanlah penutupan, melainkan pembatasan ekspansi gerai ritel modern agar tidak masuk hingga tingkat desa dan dusun. 

Dia mengusulkan agar gerai cukup berada di tingkat kabupaten dan kecamatan, sehingga distribusi kebutuhan pokok di desa dapat memberi ruang bagi pedagang lokal, BUMDes, maupun koperasi desa.

"Saya menyampaikan pemikiran supaya Alfamart dan Indomaret cukup sampai kabupaten dan kecamatan saja, dengan pemikiran biarlah rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat desa dan dusun beri kesempatan kepada pedagang sembako di desa dan dusun serta BUMDes atau Koperasi Desa saja. Bukti rekaman bisa dilihat secara terbuka di laman pemberitaan resmi DPR," jelas Lasarus.

Baca Juga: Apa Itu Obligasi Negara Ritel (ORI)? Ini Panduan Lengkap Investasinya

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto menyampaikan pandangan bahwa apabila Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sudah berjalan optimal, maka penyebaran minimarket perlu dihentikan.

"Saya setuju sekali di forum terhormat ini, Pak Ketua, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop," ujar Yandri dalam rapat bersama Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Dia menilai, pemerintah perlu berpihak pada ekonomi desa dan memperkuat posisi Kopdes Merah Putih agar tidak tergerus oleh ekspansi ritel modern yang dinilai sudah terlalu luas.

Senada, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, juga mengimbau agar pengelola ritel modern tidak lagi menambah gerai baru di wilayah pedesaan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperkuat koperasi desa sebagai pusat distribusi kebutuhan sehari-hari masyarakat lokal.

Meski demikian, Lasarus menegaskan bahwa DPR tidak pernah mengambil keputusan untuk menutup ritel modern secara nasional. Dia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak sesuai dengan fakta rapat resmi DPR.