Usai Bertemu Prabowo, MUI Bakal Sampaikan Sikap Terkait Keanggotaan Dewan Perdamaian Dunia

AKURAT.CO Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M Cholil Nafis, memenuhi undangan untuk mengikuti pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026). 

Dia mengakui bahwa pertemuan tersebut untuk membahas lebih lanjut, terkait dengan langkah Presiden Prabowo yang membawa Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Dunia atau Board of Peace (BoP) Charter. 

"Saya tanya-tanya ke yang menghubungi saya, mau dialog tentang kepesertaan keanggotaan Indonesia di BoP, Board of Peace, itu. Mungkin nanti juga bisa melebar ke tema-tema untuk mengenai kebaikan bangsa, termasuk bencana barangkali. Tapi, tema utamanya tentang Board of Peace," ujar Cholil kepada awak media di Istana Jakarta. 

Baca Juga: Menlu Sugiono: Iuran Dewan Perdamaian USD1 Miliar Bersifat Sukarela untuk Rekonstruksi Gaza

Dia menegaskan bahwa sikap MUI sudah jelas, yaitu menentang adanya perbudakan hingga penjajahan. Sebagaimana hal tersebut tertuang dalam kitab suci Al-Qur'an maupun Undang-Undang Dasar 1945. 

"Ya, kalau kita menyampaikan, kita yang maslahat. Kita sebagaimana di dalam Al-Quran, kita tidak boleh memperbudak manusia. Dalam undang-undang dasar kita juga amanatnya menolak segala bentuk penjajahan, harus dihapuskan," tuturnya. 

Melalui pertemuan ini, Cholil menegaskan bahwa pihaknya ingin mendengar langsung apa alasan pemerintah Indonesia bergabung dengan BoP, sekaligus komitmennya dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. 

"Yang ketiga, tentu tinggal strateginya bahwa kita adalah membela kemerdekaan Palestina. Maka, kita ingin mendengar penjelasan dari Pak Presiden mengapa Indonesia bergabung? Nanti kita tunggu penjelasannya dari Pak Presiden," ucapnya. 

Setelah mendengar penjelasan dari Presiden Prabowo, Cholil menegaskan bahwa MUI akan menyampaikan sikapnya secara resmi. "Kita rapat, kita rapat. Keputusan MUI nanti akan kita sampaikan. Kita mendengarkan, tentu sikap kita yang sementara kita tahu dulu akan baru di situ," ungkapnya. 

Baca Juga: Ramai Desakan Indonesia Keluar dari BoP Charter, Istana Siap Buka Dialog dengan MUI

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menilai bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace keputusan yang aneh dan jelas tidak berpihak kepada Palestina. Dia meminta secara tegas kepada Presiden RI Prabowo Subianto, agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan Board of Peace. 

"Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina," kata Waketum MUI KH Cholil Nafis dalam akun X pribadinya, Rabu (28/1/2026). 

Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat ini menjelaskan Board of Peace digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan anggotanya ada Perdana Menteri Israel Netanyahu yang melakukan penjajahan terhadap Palestina. Apalagi, dalam keanggotaan Board of Peace tidak ada negara Palestina. 

"Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina," ujarnya. 

Lebih lanjut, Kiai Cholil menerangkan keanehan lainnya terkait bergabungnya Indonesia ke Board of Peace ditarik bayaran keanggotaan. "Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri saja," tegasnya.