Ramai Desakan Indonesia Keluar dari BoP Charter, Istana Siap Buka Dialog dengan MUI

AKURAT.CO Pemerintah siap berdialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), pasca munculnya desakan agar Indonesia keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP) Charter atau Dewan Perdamaian Dunia. 

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan penjelasan secara gamblang terkait dengan alasan Presiden Prabowo Subianto menandatangani keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace saat lawatan ke Davos, Swiss. 

"Kita nanti akan berdialog dengan MUI dan kami yakin nanti kita akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of peace ini," ujar Prasetyo di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). 

Baca Juga: Menlu Sugiono: Iuran Dewan Perdamaian USD1 Miliar Bersifat Sukarela untuk Rekonstruksi Gaza

Dia menjelaskan, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace merupakan salah satu upaya untuk membangun dialog dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Palestina.  

"Kalau kita tidak ikut bergabung bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan, memberikan pendapat dalam rangka kita memasukan masukan kita supaya bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaannya," ungkapnya. 

Sebelumnya, MUI meminta Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Board of Peace, termasuk opsi untuk menarik diri dari forum tersebut. 

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menilai bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace keputusan yang aneh dan jelas tidak berpihak kepada Palestina. Dia meminta secara tegas kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan Board of Peace. 

"Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina," kata Waketum MUI KH Cholil Nafis dalam akun X pribadinya, Rabu (28/1/2026). 

Baca Juga: Indonesia Berpeluang Bayar Iuran Dewan Perdamaian Dunia Rp16,74 Triliun, Dana dari APBN?

Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat ini menjelaskan Board of Peace digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan anggotanya ada Perdana Menteri Israel Netanyahu yang melakukan penjajahan terhadap Palestina. Apalagi, dalam keanggotaan Board of Peace tidak ada negara Palestina. 

"Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina," ujarnya. 

Dia menerangkan keanehan lainnya terkait bergabungnya Indonesia ke Board of Peace ditarik bayaran keanggotaan. "Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri aja," tegasnya.