JK Ingatkan Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump: Warga Palestina Harus Dilibatkan

AKURAT.CO Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa Dewan Perdamaian untuk Gaza (Board of Peace) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump harus melibatkan masyarakat lokal, khususnya warga Palestina dan Israel yang terdampak langsung konflik.

Menurut JK, proses perdamaian tidak akan efektif dan berkelanjutan jika hanya digerakkan oleh negara-negara besar tanpa melibatkan masyarakat yang hidup di wilayah konflik.

“Kalau ingin memperbaiki kampung orang, tentu orang kampung itu sendiri harus terlibat. Jangan sampai yang berdamai justru tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung,” kata JK, Minggu (25/1/2026), dikutip dari Antara.

Baca Juga: Ketua PBNU Dukung Percepatan Muktamar NU ke-35

JK menilai, selama ini berbagai inisiatif perdamaian kerap gagal karena minimnya partisipasi masyarakat lokal. Padahal, warga setempat merupakan pihak yang paling memahami akar persoalan dan merasakan langsung dampak konflik.

Ia menekankan bahwa niat perdamaian tidak cukup hanya datang dari elit global atau kekuatan besar dunia. Keterlibatan aktif masyarakat lokal harus menjadi bagian utama dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan kembali wilayah pascakonflik.

“Indonesia perlu mendorong agar inisiatif perdamaian ini tidak bersifat elitis. Jangan hanya negara-negara besar yang menentukan, tetapi juga warga di wilayah konflik harus dilibatkan dalam membangun dan mendamaikan negaranya sendiri,” ujar JK.

JK mengingatkan, tanpa ruang partisipasi bagi masyarakat lokal, upaya perdamaian berpotensi tidak berjalan efektif dan sulit bertahan dalam jangka panjang.

Dewan Perdamaian untuk Gaza resmi diluncurkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Kamis (22/1/2026) di sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Presiden RI Prabowo Subianto turut menandatangani piagam pembentukan dewan tersebut, menandai keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu anggota.

Baca Juga: Hadapi Percepatan AI, Tokoh Muhammadiyah Ajak Teladani Kiai Ahmad Dahlan

Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya menjelaskan bahwa keikutsertaan Indonesia bertujuan untuk mengawal agar kebijakan Dewan Perdamaian tetap sejalan dengan tujuan utama, yakni kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara.

“Kehadiran Board of Peace ini diharapkan menjadi langkah konkret agar upaya perdamaian benar-benar mengarah pada kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara,” kata Sugiono, Sabtu (24/1/2026).