Pemerintah Perketat Perlindungan Pekerja Migran dari Hulu hingga Hilir

AKURAT.CO Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari hulu hingga hilir.

Komitmen tersebut disampaikan Mukhtarudin saat menghadiri peluncuran Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) sekaligus penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).

“MoU ini merupakan langkah penguatan sinergi antar-instrumen negara. Sesuai arahan Bapak Presiden, perlindungan negara harus hadir secara utuh bagi pekerja migran kita, mulai dari sebelum berangkat, selama penempatan, hingga kembali ke tanah air,” ujar Mukhtarudin.

Mukhtarudin mengapresiasi Polri atas pembentukan Direktorat PPA-PPO hingga tingkat Polres.

Menurutnya, keberadaan direktorat ini sangat membantu Kementerian P2MI dalam mencegah pemberangkatan PMI secara nonprosedural yang kerap dipicu oleh praktik penipuan.

Ia menuturkan, selama ini Kementerian P2MI dan Polri telah menjalin kerja sama erat, termasuk melibatkan Atase Polri di luar negeri untuk penindakan serta pemulangan WNI bermasalah.

“Dengan adanya MoU ini, koordinasi akan semakin intens dan solid ke depan,” tegas Mukhtarudin.

Melalui kolaborasi ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengirimkan pesan kuat bahwa korban kekerasan dan perdagangan orang kini memiliki saluran pengaduan khusus yang sensitif terhadap trauma psikologis.

Mukhtarudin juga mengimbau masyarakat, khususnya calon PMI, agar tidak menggunakan jalur ilegal demi menghindari sindikat penipuan dan memastikan memperoleh perlindungan penuh dari negara.

Baca Juga: DPR Kawal Anggaran Rp4 Triliun untuk Pemulihan Fasilitas Pendidikan di Sumatera

Sinergi antara Kementerian P2MI, Polri, dan Kementerian Luar Negeri pun terus diperkuat untuk memantau dan menindak praktik perdagangan manusia, baik di dalam maupun luar negeri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, peluncuran Direktorat PPA-PPO bertujuan mendorong korban kekerasan dan perdagangan orang agar berani melapor.

“Kami melaunching Direktorat PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres. Kami ingin fenomena ‘gunung es’ ini teratasi. Korban kelompok rentan tidak perlu takut melapor karena personel kami disiapkan secara profesional dan humanis,” ujar Kapolri.

Ia menambahkan, kerja sama ini juga menargetkan penurunan kasus penyelundupan manusia, termasuk yang berkedok penipuan daring dan pekerjaan ilegal di luar negeri.

Kapolri menegaskan penataan PMI difokuskan pada dua aspek utama, yakni perlindungan hukum maksimal dan peningkatan kontribusi ekonomi.

“Dengan pengawalan negara, pekerja migran dapat bekerja dengan aman dan benar-benar menjadi pahlawan devisa,” kata Listyo.

Menurut Kapolri, potensi ekonomi sektor pekerja migran sangat besar, namun hanya dapat optimal jika dikelola secara transparan dan melalui jalur resmi.

“Penggunaan jalur resmi bukan sekadar administratif, tetapi menjamin keselamatan. Negara memiliki basis data kuat untuk memberikan bantuan cepat jika terjadi masalah di negara penempatan,” pungkasnya.

Langkah kolaboratif antara Kementerian P2MI dan Polri ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan PMI sekaligus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.