Menag Nasaruddin Umar Minta Negara Tidak Intervensi Konflik yang Mendera Elite PBNU

AKURAT.CO Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta negara tidak melakukan intervensi terhadap konflik internal yang tengah terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Menurutnya, dinamika yang muncul di kalangan elite PBNU tidak dapat serta-merta disebut sebagai krisis organisasi, melainkan cerminan meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kepedulian kader terhadap masa depan NU.

Hal tersebut disampaikan Menag Nasaruddin Umar dalam dialog media bertajuk Refleksi Kinerja 2025 di Jakarta, Selasa (23/12/2025). Ia menilai perbedaan pandangan di internal organisasi besar seperti NU merupakan sesuatu yang wajar dan justru menandakan proses pendewasaan organisasi.

“Dinamika di organisasi seperti NU, bagi saya itu bukan krisis, tetapi bukti bahwa sedang terjadi ledakan kualitas. Banyak kader berkualitas yang ingin memperbaiki organisasi,” ujar Nasaruddin Umar.

Baca Juga: Menag Nasaruddin Umar Nilai PBNU Tidak Berkonflik, Hanya Sedang Panen Pembengkakan Kualitas

Menag menjelaskan, semakin terbukanya ruang perdebatan di internal NU menunjukkan tumbuhnya kesadaran kritis di kalangan kader. Kondisi ini, menurutnya, menjadi indikasi adanya kepedulian yang kuat untuk menjaga muruah organisasi agar tetap relevan dan berdaya saing di tengah perubahan zaman.

Dalam konteks hubungan negara dan agama, Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh masuk terlalu jauh dalam urusan internal organisasi keagamaan, termasuk PBNU. Ia menilai sikap tersebut penting untuk menjaga independensi organisasi keagamaan agar tetap mampu menjalankan fungsi kritisnya terhadap negara.

“Negara tidak boleh masuk terlalu jauh mencampuri urusan internal agama, agar agama tetap memiliki daya kritis sebagai penyeimbang pemerintahan,” tegasnya.

Menurut Menag, relasi antara negara dan agama harus diletakkan secara proporsional dengan saling menghormati batas kewenangan masing-masing. Negara memiliki mandat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, sementara agama berperan menjaga nilai moral, etika, serta kehidupan spiritual masyarakat.

“Ada wilayah negara, ada wilayah agama. Keduanya harus memiliki jarak sosial yang seimbang,” katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sorotan publik terhadap kisruh internal PBNU yang mencuat belakangan ini, terutama terkait polemik pencopotan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Polemik tersebut memicu perdebatan luas di internal organisasi dan menjadi perhatian masyarakat.

Baca Juga: Tokoh PBNU Sebut Forum Musyawarah Kubro di Lirboyo tak Dapat Memberi Mandat Apapun pada PBNU

Meski demikian, Nasaruddin Umar menilai konflik tersebut seharusnya disikapi secara dewasa sebagai bagian dari mekanisme internal organisasi. Ia menekankan pentingnya penyelesaian persoalan melalui musyawarah serta mengikuti aturan organisasi yang berlaku, tanpa campur tangan pihak luar.

Menurutnya, sikap negara yang menjaga jarak justru akan memperkuat posisi organisasi keagamaan sebagai pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Hal ini sekaligus memastikan prinsip kebebasan berserikat dan berpendapat tetap terjaga dalam sistem kenegaraan Indonesia.