Banjir dan Longsor Sumatera Sudah Relevan Ditetapkan Jadi Bencana Nasional

AKURAT.CO Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa partainya menerima banyak aspirasi publik yang meminta pemerintah menetapkan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. 

Menurutnya, dari besarnya jumlah korban, luasnya dampak kerusakan, dan skala kerugian menjadikan usulan tersebut relevan untuk diperjuangkan.

"Ketika dari jumlah korban, dari kemudian dampak bencana, kerugian yang ditimbulkan, maka aspirasi yang diterima oleh PDI Perjuangan adalah mari kita bersama-sama dengan pemerintah agar mencanangkan ini menjadi bencana nasional," kata Hasto di Bandung, Jawa Barat, dikutip Antara, Minggu (7/12/2025).

Baca Juga: Indonesia Butuh SDM dan Teknologi Cerdas untuk Hadapi Bencana

Dia menilai, penetapan status bencana nasional akan memberikan legitimasi politik yang kuat bagi pemerintah, dalam melakukan langkah-langkah penanggulangan secara cepat, terkoordinasi, dan efektif. 

"Inilah yang kemudian kita dorong dan tidak ada salahnya aspirasi dari masyarakat untuk mencanangkan ini sebagai bencana nasional. Kita dengarkan agar ini memberikan dukungan politik bagi pemerintah di dalam melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana secara cepat dan efektif," ujarnya.

Dia juga menyinggung indikasi kerusakan lingkungan sebagai salah satu faktor penyebab bencana. Menurutnya, kayu-kayu gelondongan yang hanyut dalam banjir menjadi bukti adanya persoalan serius dalam tata kelola hutan dan kawasan aliran sungai.

Baca Juga: Prabowo Tunjuk KSAD Pimpin Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan di Lokasi Bencana

"Dari kayu-kayu yang hanyut pada saat bencana banjir tersebut menunjukkan ada yang tidak beres. Inilah yang kemudian harus kita lakukan perbaikan bersama, langkah koreksi secara menyeluruh dari hulunya dari aspek kebijakan dan hilirnya adalah partisipasi dari rakyat untuk menjaga bumi yang kita huni bersama," tegasnya.

Karena itu, PDIP mendorong perbaikan kebijakan lingkungan secara menyeluruh, termasuk penegakan moratorium hutan dan penghentian konversi hutan menjadi lahan sawit.

"Maka PDI Perjuangan terus bergerak mendorong kebijakan-kebijakan, termasuk moratorium hutan, bagaimana hutan sebagai paru-paru dunia itu harus kita jaga, sungai sebagai halaman depan kita, bagaimana konversi hutan menjadi lahan sawit harus kita hentikan," tutup Hasto.