AKURAT.CO Komisi XII DPR menilai wajar terhambatnya pasokan energi listrik dan kelangkaan BBM di Aceh, Sumatera Utara serta Sumatera Barat akibat terdampak banjir bandang dan tanah longsor.
Meski begitu, Anggota Komisi XII DPR, Ateng Sutisna, melihat tersendatnya distribusi energi memunculkan praktik penjualan BBM dengan harga melampaui batas wajar.
Ia menyatakan, bencana di Sumatera menuntut respons cepat dan terkoordinasi dari pemerintah. Terutama untuk memastikan ketersediaan energi bagi warga, relawan, fasilitas kesehatan dan layanan publik lainnya.
"Listrik padam berhari-hari dan distribusi BBM yang tersendat bukan sekadar masalah teknis. Ini menyangkut keselamatan warga dan kelancaran penanganan darurat. Pemerintah tidak boleh lambat merespons situasi seperti ini," katanya, Jumat (5/12/2025).
Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Percepat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi Bencana di Sumatera
Menurut Ateng, sejumlah SPBU tidak dapat beroperasi karena gangguan listrik, membuat suplai BBM semakin terkendala ketika pasokan baru masuk.
Di beberapa daerah, warga melakukan panic buying, sementara ditemukan oknum yang menjual Pertalite hingga Rp30 ribu per liter.
"Momentum bencana tidak boleh dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi. Pemerintah dan aparat harus hadir memastikan distribusi berjalan tertib, sekaligus menindak tegas penjualan BBM di atas harga resmi," jelasnya.
Ateng mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, Pertamina dan aparat di lapangan untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik serta membuka akses distribusi di titik-titik yang terisolasi.
Baca Juga: Komisi V DPR Ingatkan Pemerintah Siap Siaga Antisipasi Bencana Hidrometeorologi di Desember 2025
Ia juga menekankan pentingnya relaksasi pembelian BBM dan LPG bersubsidi di wilayah terdampak bencana.
Termasuk pelonggaran mekanisme barcode dan pengoperasian maksimal SPBU, namun tetap disertai pengawasan yang ketat agar distribusi tepat sasaran.
"Yang dibutuhkan sekarang adalah birokrasi yang lincah. Dalam situasi bencana, keselamatan dan kebutuhan dasar warga harus menjadi prioritas utama, bukan justru terhambat oleh prosedur yang memperlambat penanganan," jelasnya.
Ateng memastikan Komisi XII DPR akan terus mengawal percepatan pemulihan energi dan memastikan distribusi BBM benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Baca Juga: Status Banjir Sumatera Belum Ditingkatkan Jadi Bencana Nasional, Ini Penjelasan Ketua MPR
"Kami siap mendukung seluruh langkah percepatan yang diperlukan. Negara harus hadir penuh untuk rakyat yang sedang mengalami musibah," tegasnya.
